PPGKEMENAG.ID — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) di Provinsi Lampung telah menembus angka Rp 268,86 miliar, menjangkau 264 debitur. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau akrab disapa Ara, menyatakan ambisinya untuk mencetak “orang kaya baru” di wilayah tersebut melalui program ini.

Capaian signifikan ini diungkapkan dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Kementerian PKP di Lampung pada Kamis (7/5/2026).

Ara menekankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang masif, mampu menggerakkan berbagai sektor usaha dan membuka lapangan kerja.

“Perumahan bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dari tukang bangunan, toko material, UMKM, hingga sektor jasa ikut tumbuh karena pembangunan perumahan,” terang Ara.

Politisi Gerindra itu juga menegaskan pentingnya penguatan program KUR Perumahan sebagai instrumen vital pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“KUR Perumahan atau KPP ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga membantu menggerakkan usaha rakyat di sektor perumahan. Dari tukang, toko bangunan, pengembang kecil, sampai UMKM semua ikut bergerak,” katanya.

Pemerintah, lanjut Ara, berkomitmen mendorong perluasan akses pembiayaan agar lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha kecil dapat memanfaatkan program tersebut.

“Kita ingin KUR Perumahan ini semakin mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dapat melahirkan lebih banyak pengusaha baru dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Cetak “Orang Kaya Baru” di Lampung

“Dengan program ini kami ingin membuat orang-orang kaya baru di Lampung. Kita ingin masyarakat tumbuh, usahanya berkembang, ekonominya bergerak, dan kesejahteraannya meningkat melalui sektor perumahan,” tegas Ara.

Dalam kesempatan yang sama, Ara menyampaikan apresiasi kepada sektor perbankan, khususnya Bank Tabungan Negara (BTN), atas kontribusinya dalam penyaluran pembiayaan perumahan rakyat.

“BTN telah mencatatkan serapan sebesar Rp 268,86 miliar dari 264 debitur. Ini capaian yang sangat baik dan harus terus ditingkatkan,” pujinya.

Ara turut mengajak pemerintah daerah untuk berperan aktif mendukung program pembiayaan perumahan, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat maupun kebijakan yang mempermudah pengembangan kawasan hunian.

“Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha harus terus diperkuat agar sektor perumahan benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.

Dari sudut pandang statistik, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengamini bahwa sektor perumahan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Berdasarkan data yang kami rilis pada 5 Mei 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sektor perumahan menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut,” ungkap Amalia.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program pembiayaan dan pembangunan perumahan.

“Kami siap mendukung berbagai program perumahan dan pembiayaan rakyat agar masyarakat Lampung semakin mudah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” katanya.

Kementerian PKP menyatakan bahwa pembangunan perumahan ke depan akan terus diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, demi memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.