PPGKEMENAG.ID — Organisasi pengembang properti Real Estat Indonesia (REI) disebut telah menjadi pemain kunci dalam perumusan berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan. Kontribusi ini diungkapkan bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) REI ke-54.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa banyak kebijakan strategis, mulai dari pengembangan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), relaksasi aturan pembiayaan, hingga gagasan penghijauan perumahan, merupakan hasil masukan konstruktif dari REI.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar di Kota Baru, Lampung, pada Kamis (7/5/2026), saat menghadiri peringatan HUT REI ke-54. Ia menggarisbawahi bagaimana pemikiran cerdas dari REI diakomodasi dalam kebijakan Kementerian PKP.

Banyak pemikiran cerdas, konstruktif dari REI yang saya terima, termasuk tadi soal pohon. Kemudian soal relaksasi (SLIK) OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang kita perjuangkan kemarin juga itu masukan dari REI,

ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Selain itu, Maruarar juga menyinggung sejumlah regulasi lain yang kuat dipengaruhi oleh gagasan dari kalangan pengembang, termasuk aturan terkait rumah susun subsidi di perkotaan.

Permen PKP kemarin buat rusun subsidi perkotaan itu juga banyak sekali pemikiran dari REI yang diakomodir dalam aturan kami,

tambahnya.

Bagi Maruarar, keberhasilan kebijakan perumahan mensyaratkan pertemuan tiga kepentingan utama: negara, masyarakat, dan dunia usaha. Negara harus mampu menyediakan hunian layak dan terjangkau, masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang.

Politisi Gerindra itu menekankan pentingnya regulasi yang adil bagi semua pihak, terutama bagi para pengembang yang membangun rumah subsidi maupun komersial.

Dunia usaha ini yang mau bangun rumah subsidi dan komersial adalah para pengembang. Kita harus membuat regulasi yang adil dan baik bagi semuanya,

ucapnya.

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan rumah susun subsidi perkotaan baru mencapai sekitar 140 unit. Angka ini mendorong pemerintah untuk memperbaiki regulasi guna mempercepat laju pembangunan.

Salah satu proyek yang menjadi fokus pemerintah adalah pengembangan kawasan Meikarta, yang dirancang sebagai hunian terintegrasi dengan kawasan industri.

Di Meikarta saja kita siapkan 141.000 unit. Dekat sekali dengan kawasan industri, tempat ibadah, sekolah, dan pasar. Jadi, ekosistemnya sudah bagus,

jelas Maruarar.

Selain Meikarta, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan hunian di berbagai wilayah lain seperti Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jakarta, hingga Medan dan Deli Serdang, baik dalam bentuk rumah susun maupun kota baru.

Maruarar menambahkan, pemerintah sedang menyusun regulasi untuk mempercepat pembangunan kota baru, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai insentif seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diterapkan untuk rumah tapak dan akan diperluas untuk hunian vertikal dan kota baru.

Presiden maunya cepat supaya rakyat makin bisa mendapatkan hunian,

tegasnya.

Optimisme REI di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Ketum DPP REI) Joko Suranto menyatakan optimismenya dalam mendampingi para pengembang menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, industri properti telah teruji berkali-kali.

Joko Suranto mengingatkan bahwa industri properti pernah melewati masa-masa sulit, termasuk krisis 1998, krisis global 2008, hingga Pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2023.

Industri properti sudah mengalami tiga kali masa stress test (masa cobaan). Itu masa paling susah karena kondisinya uncontrol (tidak terkendali) dan unusual (tidak biasanya),

sambung Joko.

Berbekal pengalaman tersebut, REI meyakini para pengembang akan mampu melewati tantangan ekonomi saat ini. Asosiasi pengembang tertua di Indonesia ini juga menegaskan komitmennya untuk mengikuti dan mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

Meski demikian, REI tidak akan ragu untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah jika ada kebijakan yang dinilai memerlukan perbaikan.

Kita akan ikuti program pemerintah, kita support (dukung) kebijakan pemerintah. Tapi, ketika kita tidak bisa mengikuti dan support itu, maka kita akan sapa pemerintah,

tandasnya.