PPGKEMENAG.ID — Sekitar seribuan guru honorer di Ponorogo, Jawa Timur, hingga kini belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) meski telah bertahun-tahun aktif mengajar di sekolah. Kondisi ini membuat mereka merasa “ada tapi tak diakui” dalam sistem pendidikan nasional.

Ketua Forum Guru Tidak Tetap (GTT) Ponorogo, Mafud Danuri, mendesak pemerintah daerah untuk segera membuka akses Dapodik. “Kami minta pemerintah daerah membuka akses Dapodik,” ujar Mafud pada Jumat (8/5/2026).

Terganjal Akses Program Pemerintah

Mafud menjelaskan, sekitar 1.000 guru tidak tetap (GTT) di Ponorogo saat ini aktif mengajar namun tidak memiliki pengakuan administrasi. Akibatnya, mereka terhambat untuk mengikuti berbagai program pemerintah yang mensyaratkan terdaftar di Dapodik.

“Kalau memang anggaran daerah terbatas, kami siap tidak menerima insentif. Tapi minimal kami bisa masuk Dapodik dulu, supaya keberadaan kami diakui dan bisa merasakan program pemerintah,” imbuhnya.

Akses masuk Dapodik, menurut Mafud, telah ditutup sejak tahun 2020. Penutupan ini berdampak pada banyak guru honorer yang mulai mengajar sejak 2018, sehingga mereka tidak bisa mengikuti program seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun sertifikasi guru.

Mafud berharap pemerintah daerah dapat membuka kembali akses Dapodik sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para guru honorer. Mereka selama ini tetap bertahan mengajar dengan gaji minim.

Kami tidak menuntut apa pun ke Pemkab. Kalau anggaran terbatas, saya sebagai ketua siap tidak menerima apa pun dari kabupaten maupun daerah. Tapi kami mohon diperhatikan.

Menurut Mafud, Dapodik merupakan kunci utama bagi guru untuk dapat mengakses berbagai program pendidikan. Ia menegaskan kesiapan para guru untuk tidak menerima insentif, asalkan keberadaan mereka diakui melalui Dapodik.

“Kami sudah sowan ke dinas, ke Bu Plt Bupati Lisdyarita, katanya belanja pegawai sudah lebih. Kalau itu, kami siap tidak menerima insentif,” tutur dia.

Dapodik Dikunci Akibat Belanja Pegawai

Pengurus Forum GTT Ponorogo, Esti Setyaningrum, turut menyuarakan permintaan agar pemerintah daerah membuka kembali akses Dapodik bagi guru honorer. Ia menyoroti bahwa sejumlah daerah lain masih sempat memasukkan guru honorer ke Dapodik hingga tahun 2024.

Kalau alasannya dari kementerian ditutup, kami selaku pengurus sudah pernah komunikasi dengan orang kementerian bahwa Dapodik itu kebijakan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengakui bahwa memang masih banyak guru honorer di Ponorogo yang belum masuk Dapodik. Namun, ia menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini mengunci Dapodik.

Penguncian ini, lanjut Nurhadi, disebabkan oleh membengkaknya belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saat ini telah mencapai 37 persen.

Dapodik itu jadi salah satu filter. Kalau dibuka akan ada peluang penambahan tenaga, nanti bermasalah pada belanja pegawai kita.

Nurhadi mengakui bahwa kebutuhan guru di sekolah terus meningkat seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Di sisi lain, proses belajar mengajar tidak boleh terhenti. Ia belum bisa memastikan kapan akses Dapodik akan kembali dibuka karena masih menunggu kondisi keuangan daerah.

“Kalau belanja pegawai tidak bisa ditekan menjadi 30 persen, akan berpengaruh pada dana transfer yang diterima daerah,” katanya.