PPGKEMENAG.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mematangkan rencana ambisius pembangunan jaringan kereta api pertama di Pulau Kalimantan, dengan estimasi investasi tahap awal mencapai Rp 25 triliun.

Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan investor nasional untuk merealisasikan proyek infrastruktur strategis ini. Rute awal yang direncanakan akan menghubungkan tiga kabupaten, yakni Malinau, Tana Tidung, hingga ibu kota provinsi, Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan.

Zainal optimistis proyek ini akan segera terwujud.

“Insyaallah investor untuk pembangunan jaringan kereta api akan masuk di Kaltara,” ujar Zainal.

Target Konektivitas Hingga IKN dan Kawasan Regional

Visi pembangunan jalur kereta api ini tidak hanya terbatas di Kaltara. Zainal berharap jaringan tersebut dapat terkoneksi hingga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Lebih jauh lagi, tidak menutup kemungkinan untuk terhubung dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan, bahkan hingga Brunei Darussalam dan Malaysia.

Khusus untuk tahap awal di Kaltara, nilai investasi yang disiapkan mencapai Rp 25 triliun.

Keyakinan Pemprov Kaltara terhadap proyek ini didasari keseriusan pihak investor. Zainal menegaskan,

“Kita optimis dapat merealisasikannya, karena investor ini benar-benar serius.”

Pemerintah daerah menargetkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor dapat tercapai dalam tahun ini.

Dukungan kuat juga datang dari pemerintah pusat. Zainal menyebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, telah menyatakan komitmennya.

“Pak AHY menyampaikan semua pulau diupayakan memiliki kereta api. Jawa sudah selesai, Sumatera sudah sebagian, Sulawesi juga sudah ada. Kalimantan ini yang belum, dan sekarang mulai dipersiapkan,” ujar Zainal.

Dukungan Penuh dari Legislatif Kaltara

Rencana pembangunan jalur kereta api ini juga mendapat dukungan penuh dari legislatif daerah. Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, sebelumnya telah menyatakan bahwa proyek ini sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

“DPRD Kaltara berkomitmen mendukung upaya pemerintah daerah dalam mendorong investasi strategis, terutama di sektor infrastruktur,” ujarnya.

Achmad Djufrie menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov, DPRD, dan investor untuk mempercepat realisasi proyek ini. Ia menambahkan, dukungan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) sudah dipenuhi, sementara pemenuhan persyaratan lainnya akan dilakukan secara bertahap setelah penandatanganan MoU.

“Kolaborasi yang kuat akan mempercepat realisasi pembangunan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.