PPGKEMENAG.ID — Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat resmi berganti. Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy ditunjuk sebagai Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, efektif pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Pergeseran kepemimpinan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP/2026 yang diterbitkan pada 7 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara), kini mengemban amanah untuk memimpin wilayah hukum Sumatera Barat.

Kombes Pol Susmelawati Rosya, Kabid Humas Polda Sumbar, membenarkan adanya pergantian pimpinan tersebut saat dikonfirmasi. Ia menyatakan,

“Iya. Beliau (Irjen Gatot) digantikan Kapolda Kaltara.”

Gatot Tri Suryanta Pindah ke Lemdiklat Polri

Rotasi jabatan ini sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Irjen Pol Gatot Tri Suryanta di Sumatera Barat, yang telah menjabat sebagai Kapolda Sumbar sejak Januari 2025. Berdasarkan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Gatot Tri Suryanta kini dimutasikan menjadi Perwira Tinggi (Pati) Lemdiklat Polri.

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme berkala di tubuh Polri. Langkah ini diambil guna memperkuat efektivitas organisasi serta memberikan penyegaran pengalaman kepemimpinan bagi para perwira tinggi di berbagai wilayah Indonesia.

Pergeseran Struktur di Kalimantan Utara

Perpindahan Irjen Djati Wiyoto Abadhy ke Sumatera Barat turut berdampak pada struktur kepemimpinan di Polda Kalimantan Utara. Jabatan Kapolda Kaltara yang ditinggalkannya akan diisi oleh Agus Wijayanto.

Agus Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Rotasi besar ini menegaskan dinamika kepemimpinan di Polri yang bertujuan menjaga kesinambungan kinerja organisasi. Pergeseran posisi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.