PPGKEMENAG.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginisiasi program pemberian insentif sebesar Rp 2 juta per bulan bagi petani di kawasan Puncak Cianjur. Langkah ini ditempuh untuk mendorong para petani beralih dari budidaya sayuran di lereng dan tebing curam menuju penanaman tanaman keras, seperti kopi dan pepohonan lain, demi menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

Insentif yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini akan diberikan selama masa tumbuh tanaman, diperkirakan hingga empat tahun. Dedi menyatakan, setiap petani yang bergabung dalam program ini akan mengelola lahan seluas satu hingga dua hektare.

Dedi menegaskan bahwa konsep ini dirancang untuk mengurangi risiko bencana di wilayah hulu, menyusul peristiwa banjir bandang yang melanda Puncak Cianjur pekan lalu. Ia menyebut, insentif tersebut jauh lebih besar dibandingkan upah harian yang selama ini diterima petani, yakni sekitar Rp 30.000 hingga Rp 50.000 per hari.

Konsepnya, petani sayuran akan diminta menanam pohon keras. Sebelum masa tumbuh hingga empat tahun, mereka akan menerima biaya Rp 2 juta per bulan dari anggaran Pemprov Jabar,

ujar Dedi di Cianjur, Rabu (6/5/2026) malam.

Langkah serupa, menurut Dedi, telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah lain di Jawa Barat, termasuk kawasan Bandung Utara, perkebunan teh di Subang, dan kaki Gunung Ciremai. Ia menyoroti kejanggalan banjir bandang di Puncak Cianjur, yang seharusnya tidak terjadi di dataran tinggi.

Kenapa bisa seperti itu, karena kebun teh jadi kebun sayur, gunungna ditugaran, kaina dituaran, sawahna diurugan (hutan dirambah, pohon ditebang, sawah diuruk),

kritik Dedi.

Menyikapi kondisi tersebut, Dedi menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera mengidentifikasi lereng dan tebing di wilayahnya yang dimanfaatkan sebagai kebun palawija atau lahan sayuran. Area-area ini harus segera ditindaklanjuti dengan mitigasi bencana yang komprehensif.

Pemprov saat ini tengah merevisi tata ruang Jawa Barat. Ke depan hanya ada satu tata ruang, yakni tata ruang provinsi yang menjadi pedoman bagi pemerintah kota dan kabupaten,

pungkas Dedi, menjelaskan upaya jangka panjang pemerintah provinsi.