PPGKEMENAG.ID — Di tengah upaya pemerintah negara-negara Asia Tenggara mencari jalan keluar dari krisis energi yang diperparah oleh konflik di Iran, Uni Eropa (UE) gencar mendesak kawasan tersebut untuk tidak membeli pasokan energi dari Rusia. Peringatan ini muncul meskipun Rusia, yang telah bertahun-tahun dikenai sanksi Barat, tetap menjadi salah satu pemasok energi terbesar di dunia, bahkan sebagai eksportir minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi dan eksportir gas terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Secara geografis, posisi Rusia memungkinkan ekspor energinya tanpa harus melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terganggu akibat perang yang melibatkan AS-Israel dan Iran. Namun, pekan lalu, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, secara tegas memperingatkan negara-negara Asia Tenggara agar tidak beralih ke minyak Rusia.

Setelah pertemuan dengan para menteri luar negeri dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Brunei, Kallas menyatakan bahwa peningkatan pembelian minyak Rusia hanya akan membantu Moskwa membiayai perang di Ukraina. Ia menekankan bahwa UE tidak berupaya menghukum pemerintah atau perusahaan di Asia Tenggara secara langsung, melainkan berharap agar pihak-pihak terkait dapat mengurangi pendapatan minyak Rusia.

Meskipun demikian, peringatan tersebut datang di saat sejumlah ibu kota di Asia Tenggara menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan energi dan produksi pangan. Kondisi ini telah mengaburkan dampak diplomatis dari perang di Ukraina.

Dihadapkan pada krisis energi parah yang dapat mengguncang perekonomian dan memicu protes di jalanan, beberapa pemerintah Asia Tenggara akan memprioritaskan pasokan minyak daripada apa yang mereka anggap sebagai konflik jauh yang tidak memiliki kepentingan langsung bagi mereka,

kata Ian Storey, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, seperti dikutip dari DW.

Indonesia dan Filipina Beralih ke Minyak Rusia

Kawasan Asia Tenggara mengonsumsi sekitar 5 juta barel minyak per hari, namun hanya mampu memproduksi sekitar 2 juta barel. Kesenjangan ini memaksa negara-negara di kawasan tersebut untuk membeli sisanya di pasar energi global, dengan sebagian besar impor minyak berasal dari Timur Tengah.

Pekan lalu, Indonesia mengumumkan rencana untuk mengimpor sekitar 150 juta barel minyak mentah Rusia tahun ini. Keputusan ini diambil setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskwa. Senada, Filipina, yang dikenal sebagai sekutu AS di kawasan, telah menerima kiriman minyak mentah Rusia pada Maret lalu, menandai pengiriman pertama dalam lima tahun terakhir. Manila bahkan meminta Washington untuk memperpanjang pengecualian sanksi demi memungkinkan pembelian lanjutan.

Tidak hanya itu, Thailand juga telah menjajaki cara-cara untuk mendapatkan pupuk dan produk pertanian lainnya dari Rusia. Sementara itu, Vietnam tengah mencari pasokan bahan bakar alternatif setelah China dan Thailand membatasi ekspor bahan bakar olahan mereka. Vietnam sendiri sangat bergantung pada kedua negara tersebut untuk lebih dari 60 persen kebutuhan bahan bakar jetnya.

Impor Minyak Anjlok, Harga Melambung

Konflik di Timur Tengah telah memicu gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Menurut Badan Energi Internasional, arus minyak mentah dan produk minyak yang melewati Selat Hormuz kini turun drastis dari kuota 20 juta barel per hari sebelum perang.

Kondisi ini tercermin dari lonjakan harga minyak mentah Brent. Pada bulan pertama setelah invasi Rusia pada Februari 2022, harga Brent melonjak 21 persen dari 95 dollar AS menjadi 115 dollar AS per barel. Krisis yang berlangsung di Timur Tengah saat ini bahkan menyebabkan kenaikan harga yang lebih tajam, mencapai hampir 27 persen pada Maret, dari 71 dollar AS menjadi 103 dollar AS. Angka ini kemudian disusul oleh lonjakan lain pada April, mematok harga sekitar 120 dollar AS per barel di tengah harapan akan tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri konflik.

Dampak langsungnya, impor minyak mentah Asia Tenggara turun 30 persen jika dibandingkan dengan April tahun lalu, mencapai level terendah sejak 2015, menurut data yang dihimpun oleh Kpler, firma analitik yang berbasis di Belgia. Negara-negara ASEAN memperingatkan bahwa biaya hidup di seluruh kawasan telah meningkat tajam, dengan rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak.

Strategi ASEAN Hadapi Krisis

Pemerintah di Asia Tenggara bertindak cepat menyusul serangan AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Filipina, misalnya, telah mengumumkan keadaan darurat energi nasional selama satu tahun dan membentuk komite darurat untuk menangani bahan bakar serta kebutuhan pokok. Meski demikian, inflasi di Filipina melonjak menjadi 7,2 persen pada April, naik signifikan dari 2,4 persen pada Maret, berdasarkan data pemerintah.

Indonesia memilih mengandalkan harga yang diatur pemerintah dan subsidi, dengan mengalokasikan 22,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 358 triliun) untuk subsidi energi dan kompensasi. Thailand juga menetapkan batasan harga bahan bakar untuk memasak, seperti LPG, hingga akhir Mei dan memanfaatkan uang cadangan pemerintah untuk menekan biaya bahan bakar. Sementara itu, Malaysia berupaya meredam dampak krisis melalui subsidi bahan bakar bulanan, yang dilaporkan meningkat dari sekitar 179 juta dollar AS (sekitar Rp 2,9 triliun) pada Januari menjadi hingga 1,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 24,7 triliun).

Dampak Langsung pada Kehidupan Sehari-hari

Beberapa minggu setelah pecahnya perang di Iran, otoritas Filipina menyatakan memiliki persediaan bahan bakar yang cukup untuk sekitar 45 hari. Pada 25 Maret, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengungkapkan keyakinannya bahwa negaranya telah mengamankan pengiriman tambahan untuk menjaga persediaan tetap terpenuhi. Namun, dengan batas waktu awal yang hampir habis, krisis ini sudah mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Organisasi transportasi dan konsumen di Filipina mengancam akan melakukan mogok kerja akibat tekanan biaya bahan bakar, meningkatkan risiko gangguan di kota-kota yang sangat bergantung pada bus dan kendaraan bermotor. Di Vietnam, otoritas penerbangan bahkan memperingatkan maskapai penerbangan untuk bersiap menghadapi pengurangan penerbangan domestik mulai April, menyusul penghentian ekspor bahan bakar jet oleh China dan Thailand. Di seluruh kawasan, para petani terimpit oleh kenaikan harga solar dan pupuk, membuat produsen beras di Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia mempertimbangkan kembali rencana pertanian mereka.

Kelangkaan Pasokan, Krisis Lebih Parah dari Sebelumnya

Indra Overland, Kepala Pusat Penelitian Energi di Institut Urusan Internasional Norwegia, menilai krisis yang terjadi saat ini lebih parah daripada krisis minyak tahun 1973 dan 1979, serta krisis-krisis sebelumnya. Ia menjelaskan, hal ini disebabkan oleh ketatnya pasokan di pasar minyak, gas alam cair (LNG), dan pupuk secara bersamaan.

Berbeda dengan lonjakan harga di masa lalu, krisis ini juga terjadi bersamaan dengan serangan Ukraina yang semakin efektif terhadap infrastruktur minyak dan gas Rusia, yang semakin mempersempit ruang untuk pasokan alternatif.

Rogelio Alicor Panao, profesor ilmu politik di Universitas Filipina Diliman, juga menyoroti perbedaan mendasar krisis ini. “Ini bukan hanya soal harga yang lebih tinggi, tetapi juga soal kelangkaan,” katanya kepada DW. Panao menambahkan, “Ini berarti negara-negara tidak bisa begitu saja membayar lebih untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sebaliknya, mereka mungkin telah kehabisan bahan bakar atau energi.”

Kekurangan Pupuk Hantam Produksi Pangan

Kekurangan pupuk semakin memperparah krisis ini, menjadikannya kian membahayakan. Harga pangan merupakan isu yang sangat sensitif secara politik, dan pemerintah di kawasan dibayangi kerusuhan sosial yang disebabkan oleh lonjakan inflasi.

Rusia menyumbang sekitar seperempat dari total impor pupuk di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, China, yang sebelumnya merupakan eksportir pupuk terbesar dari satu negara ke Asia Tenggara, juga telah menghentikan ekspornya. “Sehingga negara-negara Asia Tenggara mulai merasakan dampaknya,” kata Hunter Marston, Direktur untuk Asia Tenggara di Lowy Institute, kepada DW.

Alloysius Joko Purwanto, ekonom energi senior di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, menjelaskan bahwa negara-negara yang memberikan subsidi besar-besaran untuk energi dan listrik serta kurang bergantung pada impor, seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia, sejauh ini lebih mampu menahan inflasi dan kenaikan harga komoditas sejak krisis dimulai pada akhir Februari. Namun, negara-negara dengan penetapan harga yang lebih berbasis pasar, seperti Filipina, atau ketergantungan impor yang lebih tinggi, seperti Laos dan Kamboja, mengalami inflasi atau kenaikan harga yang lebih tajam.

Gangguan Berbulan-bulan ke Depan

Dana Moneter Internasional (IMF) telah mendesak pemerintah Asia untuk tetap menargetkan subsidi pada kelompok yang membutuhkan. IMF memperingatkan bahwa pembatasan harga dan subsidi yang terlalu luas dapat membebani keuangan publik secara berlebihan.

Sam Reynolds, kepala penelitian di Institute for Energy Economics and Financial Analysis, memperkirakan bahwa bahkan jika konflik berakhir besok, mengembalikan produksi minyak dan gas ke keadaan semula akan memakan waktu enam bulan atau lebih. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi adalah meningkatnya persaingan antara pembeli LNG dan minyak dari Eropa dan Asia, terutama karena kapasitas penyimpanan gas di Eropa saat ini baru terisi 30 persen namun harus mencapai 90 persen pada bulan Oktober.

Meskipun demikian, Reynolds menyimpulkan bahwa krisis energi ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan ia tidak yakin ada yang bisa memastikan seberapa parah situasinya nanti.