PPGKEMENAG.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan instansi pendidikan. BEM menilai langkah tersebut berpotensi mencederai orientasi pendidikan.

Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Abdan Rofi, menegaskan sikap organisasinya.

“Intinya kami menolak adanya pembangunan SPPG di instansi pendidikan,” kata Abdan Rofi kepada media, Jumat (8/5/2026).

Menurut Abdan, pengelolaan SPPG di ranah instansi pendidikan merupakan bentuk pelemahan dan pengkhianatan terhadap tujuan utama pendidikan. Ia juga menyoroti bahwa program MBG dalam skala nasional masih memerlukan evaluasi mendalam, mulai dari standar operasional, standar gizi makanan yang seringkali tidak sesuai, hingga pelaksanaan di lapangan yang perlu diperkuat secara prosedural.

Potensi Risiko dan Kekhawatiran BEM

Abdan Rofi menambahkan bahwa program MBG dinilai terlalu memaksakan satu model tunggal yang mengasumsikan kondisi semua wilayah setara, padahal realitanya tidak demikian.

“Program makanan bergizi gratis terlalu memaksakan untuk menggunakan satu model yang mengasumsikan semua wilayah mempunyai kondisi yang setara dan sama, padahal realitanya tidak demikian,” tuturnya.

Alih-alih melakukan evaluasi model secara menyeluruh, BEM justru melihat adanya upaya untuk memperluas program secara masif ke lembaga pendidikan. Meskipun dalihnya adalah menjadikan kampus sebagai laboratorium riset pengembangan dan cerminan bagi SPPG lain, Abdan khawatir hal ini justru membawa banyak risiko.

Ia mempertanyakan kesiapan dan dampak yang mungkin timbul terhadap fungsi utama kampus.

“Bagaimana ketersediaan resource kampus? Bagaimana kondisi fasilitas sarana-prasarana pokok instansi? Bagaimana ekosistem dan kualitas kurikulum lembaga pendidikan? Apakah pada akhirnya para dosen dan mahasiswa harus terambil alih fokusnya untuk menjadi tenaga kerja MBG?” tanya Abdan.

Secara terang-terangan, Abdan menilai bahwa kampus hanya akan digunakan sebagai “proyek tumbal”, padahal seharusnya menjadi wadah moral dan intelektual.

Menyikapi hal ini, BEM KM IPB University berencana mengadakan dialog terbuka dengan Rektor untuk menyampaikan tuntutan penolakan SPPG di institusi pendidikan.

“Hari ini di sore hari kita mengadakan dialog terbuka dengan Rektor untuk menyampaikan tuntutan penolakan SPPG di institusi pendidikan dan menuntut pimpinan rektorat memberikan transparansi mengenai pembangunan SPPG,” jelas Abdan.

Penjelasan dan Peran IPB University

Di sisi lain, pihak IPB University menegaskan perannya sebagai Pusat Unggulan Nasional atau Center of Excellence (CoE) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). CoE ini merupakan hasil kolaborasi multipihak antara IPB University, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Gizi Nasional (BGN), dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).

Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi, menjelaskan bahwa melalui CoE ini, IPB University siap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut mencakup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani, dalam upaya membangun ekosistem penyediaan pangan.

Alfian juga menyatakan komitmen IPB dalam pengembangan program.

“IPB University juga akan mengembangkan model dapur berbasis karakteristik lokal, memperkaya menu gizi MBG, serta berinovasi bersama berbagai stakeholder terkait,” kata Alfian dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, keberadaan CoE bertujuan untuk memastikan program MBG berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata. Ia juga menjawab pertanyaan mendasar mengenai keterlibatan IPB dalam pengembangan MBG.

“Ada pertanyaan mendasar mengapa IPB merasa terpanggil sehingga perlu terlibat dalam pengembangan MBG ke depan? Jawabannya ada pada kondisi MBG secara nasional yang masih memerlukan peningkatan tata kelola dan belum semua ekosistem hulu-hilirnya terbangun,” tutur Alfian.

Alfian menyoroti sejumlah persoalan MBG di lingkup nasional yang membutuhkan kepedulian institusi pendidikan tinggi sebagai gerbong keilmuan dan kepakaran. Persoalan tersebut meliputi ribuan SPPG yang terdaftar di Badan Gizi Nasional namun belum semua memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Selain itu, ia juga menyebut masalah lain.

“Belum lagi persoalan konsistensi mutu gizi, ketergantungan pada rantai pasok yang rapuh, minimnya pengawasan berbasis data, dan lemahnya pemberdayaan komunitas lokal sebagai pemasok,” kata Alfian.

Menurutnya, program besar ini sedang berjalan kencang, namun fondasinya masih perlu diperkuat. Di sinilah IPB University merasa terpanggil untuk memberikan kepedulian terhadap persoalan bangsa.

Pilihan IPB University untuk bersikap peduli ini, lanjut Alfian, merupakan kesadaran bahwa persoalan gizi, pangan, dan kualitas sumber daya manusia sudah lama menjadi ladang kerja dan fokus utama IPB University.

“Kalau kampus dengan kapasitas riset pangan dan agribisnis seperti IPB University hanya jadi penonton, rasanya ada yang tidak beres,” ujar Alfian.