PPGKEMENAG.ID — Kondisi permukiman padat dan kumuh di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dinilai tak terpisahkan dari realitas ekonomi warganya yang sehari-hari masih bergulat untuk bertahan hidup.
Pangestu Aji, Camat Tambora, mengungkapkan bahwa banyak warganya kesulitan memprioritaskan perbaikan lingkungan tempat tinggal mereka. Fokus utama mereka, kata Pangestu, adalah pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.
Mereka pedagang, orangtuanya apa segala macam. Jadi mau mikirin untuk yang baik sudah susah deh, yang penting untuk mikirin bagaimana hari ini, besok dan depannya itu agak susah, hari ini bagaimana dulu nih.
Pernyataan itu disampaikan Pangestu pada Kamis (7/5/2026).
Persoalan ini, lanjut Pangestu, kian memperparah kondisi permukiman di Tambora. Kawasan tersebut saat ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh terbanyak di Jakarta.
Ia merinci, sekitar 40 persen warga Tambora masih tergolong dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah. Sebagian di antaranya bahkan belum memiliki pekerjaan tetap.
Namun memang di sini itu banyak keterbatasan ya, baik dari segi ekonomi, harap maklum saja, di sini ya sekitar mungkin 40 persen masih ekonomi menengah ke bawah. Kadang-kadang juga juga masih belum dapat pekerjaan.
Kata Pangestu menambahkan.
Satu Rumah Kecil Bisa Dihuni Beberapa KK
Kepadatan populasi yang ekstrem dan minimnya ketersediaan lahan memaksa banyak rumah di Tambora dihuni oleh lebih dari satu keluarga atau Kartu Keluarga (KK).
Pangestu menjelaskan, kondisi tersebut mengharuskan warga berbagi ruang hidup secara ekstrem, terutama di gang-gang sempit yang dipenuhi bangunan.
Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift tuh, gantian-gantian.
Ungkapnya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2024, delapan dari sebelas kelurahan di Kecamatan Tambora masih tergolong sebagai kawasan kumuh.
Wilayah-wilayah tersebut mencakup Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan.
Bertahan karena Tak Mampu Pindah
Kisah serupa datang dari Mak Junaiyah (70), seorang warga Tambora yang telah bermukim di kawasan itu selama lebih dari 50 tahun.
Mak Junaiyah mengenang, dahulu lingkungan tempat tinggalnya tidak sepadat sekarang. Namun, pertumbuhan bangunan yang terus masif menutup akses masuknya cahaya matahari.
Dulu mah enggak sepadat ini.
Ucap Mak Junaiyah.
Rumahnya bahkan pernah dua kali dilanda kebakaran besar, yakni pada tahun 1998 dan 2016.
Kendati wilayahnya kini kerap disorot sebagai kawasan kumuh, Mak Junaiyah mengaku tidak terlalu memusingkan label tersebut.
Katanya kumuh apa bagaimana mah enggak tahu, saya enggak paham, tapi pokoknya mah saya tinggal di sini saja, berasa dibikin nyaman saja, karena dari dulu rumahnya di sini.
Katanya.
Bagi Mak Junaiyah, memiliki rumah sendiri di Jakarta sudah merupakan berkah yang patut disyukuri, terlebih dengan harga kontrakan yang kini melambung tinggi.
Kalau merasa kumuh sih kita namanya keadaannya begini dari dulunya ya. Alhamdulillah gitu. Namanya rumahnya sudah di sini, kalau pindah mau ke mana, mahal semua di Jakarta mah sekarang.
Ungkapnya.
“Yang Penting Punya Rumah Sendiri”
Realitas serupa juga dirasakan oleh Fina (46), warga RW 03 Jembatan Besi yang telah menetap selama 25 tahun di Tambora.
Fina mengakui kondisi tempat tinggalnya jauh dari kata ideal. Rumah dua lantai miliknya berdiri di gang sempit, dengan bangunan-bangunan yang saling berhimpitan rapat hingga menghalangi masuknya cahaya matahari.
Namanya kita memang mampunya tinggal di sini kan karena dorongan ekonomi. Syukur-syukur masih bisa punya tempat tinggal yang punya sendirilah begitu ibaratnya. Enggak repot mengontrak ke mana-mana mahal.
Ujar Fina.
Lorong gang selebar sekitar satu meter di depan rumahnya bahkan berubah menjadi semacam “terowongan” gelap, lantaran atap rumah-rumah warga saling menempel. Konsekuensinya, warga harus menyalakan lampu selama 24 jam penuh.
Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya. Tapi dibilang layak juga enggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang tertutup kayak gini, matahari juga enggak masuk ke sini kan, ketutupan.
Tutur Fina.
Bahkan untuk menjemur pakaian, Fina harus berjalan sekitar 100 meter menuju area yang masih terpapar sinar matahari.
Meskipun demikian, ia mengaku tetap bertahan di sana lantaran belum memiliki kemampuan untuk tinggal di tempat lain.
Kita pasti merasa kayak misalnya, ‘Ini kok begini banget ya tinggal di Jakarta?’ begitu. Sulit, kumuh, padat begitu. Cuma ya mau bagaimana lagi.
Kata Fina.
Fina sehari-hari berprofesi sebagai penjual es dengan penghasilan yang pas-pasan. Ia bersyukur, anak sulungnya kini telah bekerja dan turut membantu menopang ekonomi keluarga.
Pengamat: Jangan Salahkan Warga
Muh Azis Muslim, Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia (UI), berpandangan bahwa kondisi Tambora bukan semata kesalahan warganya, melainkan merupakan imbas dari kegagalan perencanaan kota yang telah berlangsung lama.
Dari sini saja sudah nampak ya kegagalan di dalam melakukan perencanaan pembangunan kota. Ketiadaan masterplan yang mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Jakarta secara berkelanjutan.
Ujar Azis.
Menurut Azis, warga Tambora sejak dulu bermigrasi ke kawasan tersebut karena kedekatannya dengan pusat-pusat ekonomi lama Jakarta, seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Kota Tua, hingga berbagai kawasan industri.
Namun, perkembangan kota modern justru lebih memusatkan perhatian pada kawasan Segitiga Emas, meliputi Sudirman, Thamrin, dan Kuningan, yang mengakibatkan wilayah pesisir lama semakin terpinggirkan.
Akibat kepadatan yang ekstrem tersebut, Tambora kini dihadapkan pada beragam persoalan lain, mulai dari bencana kebakaran, banjir, penyakit yang timbul akibat sanitasi buruk, hingga kerentanan sosial.
Azis mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan penggusuran yang represif dalam upaya penataan Tambora.
Cara-cara gusur tanpa dialog ini menjadi satu hal yang memang harus dihindari. Warga merasa kehidupannya memang ada di Tambora.
Kata Azis.
Ia menyarankan agar penataan dilakukan dengan model in situ, yakni membenahi kawasan tanpa memindahkan warga dari sumber penghidupan mereka.
(Reporter: Ridho Danu Prasetyo)
Ikuti PPGKEMENAG.ID
