PPGKEMENAG.ID — Kepadatan penduduk yang ekstrem di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tidak hanya memunculkan kawasan kumuh, tetapi juga membawa berbagai ancaman serius bagi warganya. Bahaya tersebut meliputi kebakaran, banjir, penyakit, hingga potensi konflik sosial yang mengintai setiap hari.

Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia (UI), Muh Azis Muslim, menyoroti bahwa kondisi permukiman yang terlalu padat memaksa warga Tambora hidup dalam situasi rentan terhadap berbagai bencana dan persoalan sosial.

“Dampak fatal ini harus ditanggung oleh warga setiap harinya, mulai dari kerentanan terhadap bencana seperti kebakaran, hingga tingginya angka konflik sosial,” ujar Azis.

Menurut Azis, tata letak rumah di Tambora yang sangat berhimpitan menjadi pemicu utama mudahnya api merembet saat terjadi korsleting listrik. Bahkan, satu titik api kecil berpotensi menghanguskan seluruh kawasan. Hal ini diperparah oleh akses mobil pemadam kebakaran yang sulit menjangkau gang-gang sempit di permukiman padat tersebut.

“Satu pemicu kecil saja bisa menghanguskan satu kawasan padat, terlebih akses mobil pemadam kebakaran sangat sulit menjangkau titik api,” kata dia.

Kondisi ini menjadikan Tambora salah satu wilayah di Jakarta Barat yang kerap dilanda kebakaran besar.

Ancaman Banjir dan Penyakit

Selain ancaman kebakaran, Azis juga menyoroti minimnya ruang terbuka di Tambora. Ketiadaan area resapan air ini menyebabkan kawasan padat tersebut sangat rawan mengalami banjir setiap musim hujan tiba.

“Selain itu, ketiadaan ruang terbuka membuat area resapan air menjadi sangat langka, sehingga memicu ancaman banjir saat musim penghujan,” ujar Azis.

Lingkungan yang lembap dan minim sirkulasi udara juga berkontribusi pada persoalan kesehatan warga. Azis menyebut, penyakit yang berkaitan dengan sanitasi buruk seperti Tuberkulosis (TBC) dan diare sering kali muncul di kawasan padat tersebut.

“Berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan sirkulasi udara yang buruk, di antaranya Tuberkulosis (TBC) dan diare, sering kali muncul menjangkiti warga,” katanya.

Azis menambahkan, berbagai kondisi tersebut pada akhirnya memperparah kerentanan sosial masyarakat, termasuk tingginya angka kemiskinan dan kriminalitas.

Kepadatan Sudah Terjadi Sejak Lama

Azis menjelaskan, kepadatan Tambora bukanlah fenomena baru. Kawasan ini telah lama menjadi magnet bagi para pendatang, mengingat lokasinya yang strategis dekat dengan pusat ekonomi awal Jakarta seperti Pelabuhan Sunda Kelapa, Kota Tua, Pasar Pagi, hingga sentra industri.

“Mereka merasa ada penghidupan di situ, sehingga muncul kantong-kantong hunian dari para pendatang yang mengadu nasib,” ujar Azis.

Camat Tambora Pangestu Aji turut membenarkan bahwa kawasan tersebut berkembang dari wilayah tepian pusat perdagangan lama Jakarta.

“Awalnya Jakarta itu kan bermula dari Sunda Kelapa, pelabuhan, pusat perdagangan di Kota Tua, Tamansari, Glodok. Nah, di Tambora ini adalah tepi-tepinya,” kata Pangestu.

Pertumbuhan penduduk yang masif selama ratusan tahun telah menempatkan Tambora sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kepadatan tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2024, delapan dari 11 kelurahan di Tambora masih dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Kelurahan-kelurahan tersebut meliputi Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan.

Pengamat Soroti Kegagalan Tata Kota

Azis menilai persoalan di Tambora bukan semata kesalahan warga, melainkan dampak dari kegagalan perencanaan kota sejak masa lalu. Ia mengkritik pembangunan Jakarta modern yang terlalu berfokus pada kawasan Segitiga Emas seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Akibatnya, wilayah pesisir lama seperti Tambora perlahan terpinggirkan.

“Penataan kota modern itu cenderung fokus di wilayah Segitiga Emas, baik di Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Ini yang membuat Tambora tidak lagi dilirik,” ucap Azis.

Menurut Azis, pendekatan penanganan Tambora juga tidak bisa dilakukan secara represif melalui penggusuran paksa. Ia mengingatkan pemerintah pernah gagal dalam penataan Tambora pada 1990-an karena menggunakan pendekatan penggusuran tanpa dialog.

“Cara-cara gusur tanpa dialog ini menjadi satu hal yang memang harus dihindari. Warga merasa kehidupannya memang ada di Tambora,” kata dia.

Sebagai solusi, Azis menyarankan penataan dilakukan melalui pendekatan in situ, yaitu membenahi kawasan tanpa memindahkan warga dari lingkungan dan sumber penghidupannya.

(Reporter: Ridho Danu Prasetyo)