Kumuhnya Tambora, Saat Pesisir Lama Tersingkirkan Segitiga Emas Jakarta

PPGKEMENAG.ID — Kawasan Tambora, yang kini dikenal sebagai salah satu wilayah terpadat dan memiliki banyak rukun warga (RW) kumuh di Jakarta, menyimpan ironi sejarah panjang. Wilayah yang tumbuh di dekat pusat perdagangan pesisir Batavia pada masa lalu ini, kini justru tertinggal setelah arah pembangunan Jakarta bergeser ke kawasan Segitiga Emas seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia, Muh Azis Muslim, menilai kondisi kumuh dan kepadatan berlebih di Tambora bukan semata-mata kesalahan warga. Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak panjang dari kegagalan perencanaan kota Jakarta sejak masa lalu.

“Penataan kota modern itu cenderung fokus di wilayah Segitiga Emas, baik di Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Ini yang membuat Tambora tidak lagi dilirik, karena wilayah aktivitas ekonominya sudah mulai mengalami pergeseran,” ujar Azis.

Azis menambahkan, pembangunan Jakarta modern terlalu berpusat pada kawasan bisnis baru, sementara wilayah pesisir lama yang dulu menjadi denyut ekonomi kota perlahan terpinggirkan. “Ini menunjukkan adanya kebijakan pembangunan yang memang tidak berpihak pada masyarakat Tambora, cenderung terabaikan,” tegasnya.

Tambora, dari Tepian Sunda Kelapa hingga Pusat Perdagangan

Camat Tambora, Pangestu Aji, menjelaskan bahwa kepadatan penduduk di wilayahnya tidak muncul secara tiba-tiba. Akar persoalan kawasan tersebut, menurutnya, berkaitan erat dengan sejarah awal pertumbuhan Jakarta yang bermula dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Kota Tua, Tamansari, hingga Glodok sebagai pusat perdagangan Batavia.

“Awalnya Jakarta itu kan bermula dari Sunda Kelapa, pelabuhan, pusat perdagangan di Kota Tua, Tamansari, Glodok. Nah, di Tambora ini adalah tepi-tepinya,” ujar Pangestu.

Ketika pusat perdagangan mulai ramai pada masa lampau, kawasan tepian seperti Tambora kemudian berkembang menjadi tempat tinggal para pekerja dan pendatang. “Di sana sudah mulai ramai, nah di sini mungkin tempat tinggalnya. Dengan keterbatasan dan menumpuk di sini,” lanjut Pangestu.

Ia menyebut kawasan tersebut sejak lama dihuni masyarakat heterogen dari berbagai etnis dan latar belakang, akibat arus urbanisasi yang terus berlangsung selama ratusan tahun. Perkembangan ekonomi pesisir yang semula berpusat di Kota Tua dan Tamansari juga terus meluas hingga ke Tambora. “Dan nanti perekonomian di daerah Tamansari itu melebar tuh sampai ke sini, Tambora, sampai ke Tanah Abang, sampai ke Jabodetabek lainnya,” jelas Pangestu.

Jejak Sejarah Mantan Tahanan Politik Sumbawa

Jejak sejarah Tambora bahkan disebut sudah ada sejak abad ke-18. Kawasan itu bermula dari kedatangan KH Moestojib, Ki Daeng, dan sejumlah warga Kerajaan Sumbawa yang merupakan mantan tahanan politik kerja paksa VOC. Mereka memutuskan menetap di Batavia, tepatnya di tepi Kali Krukut dekat kawasan Pecinan Glodok, alih-alih kembali ke Pulau Sumbawa.

Dalam peta Gemeente Batavia tahun 1912, nama Tambora belum tercatat sebagai wilayah resmi, melainkan Blandongan. Namun, nama Gang Tambora dan Gang Kampong Tambora sudah tercantum di peta jalan Batavia lama yang kini menjadi Jalan Tambora Raya.

Sejumlah gang lama di kawasan itu juga dulunya memiliki identitas ekonomi masing-masing, seperti Gang Ikan yang dihuni pedagang ikan dan Gang Kampung Opak yang dihuni warga dengan mata pencarian tertentu. Nama-nama tersebut kemudian berubah setelah era 1950-an menjadi Jalan Tambora I, Tambora V, Tambora VI, dan Tambora VII.

Kepadatan Ekstrem dan Status Kawasan Kumuh

Pertumbuhan penduduk yang berlangsung selama ratusan tahun akhirnya mewariskan tingkat kepadatan ekstrem di Tambora hingga saat ini. Tambora bahkan disebut sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024, delapan dari 11 kelurahan di Tambora masih masuk kategori kawasan kumuh. Kelurahan tersebut meliputi Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan.

Menurut Pangestu, keterbatasan ekonomi warga turut memperparah kondisi tersebut. “Di sini ya sekitar mungkin 40 persen masih ekonomi menengah ke bawah. Kadang-kadang juga masih belum dapat pekerjaan,” ungkapnya.

Keterbatasan lahan juga menyebabkan satu rumah dihuni oleh beberapa kepala keluarga (KK) sekaligus. “Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift tuh, gantian-gantian,” jelas Pangestu.

Ancaman Bencana dan Solusi Penataan Kota

Muh Azis Muslim menyoroti bahwa kepadatan ekstrem di Tambora kini memunculkan berbagai persoalan baru, mulai dari kebakaran hingga kerentanan sosial. Rumah-rumah yang saling menempel membuat api mudah merembet ketika terjadi korsleting listrik.

“Hal inilah yang menjadikan Tambora sebagai salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran dengan dampak besar di Jakarta Barat,” ucap Azis.

Selain itu, minimnya ruang terbuka membuat kawasan tersebut rentan banjir dan memicu masalah kesehatan seperti TBC hingga diare akibat buruknya sanitasi dan sirkulasi udara yang minim.

Azis menilai, penataan Tambora tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan represif seperti penggusuran paksa yang pernah terjadi pada 1990-an. Ia menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan penataan in situ, seperti yang diterapkan di Kampung Susun Akuarium dan Kampung Anak Kali Ciliwung.