PPGKEMENAG.ID — Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, melancarkan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump, khususnya terkait eskalasi konflik di Iran. Harris secara blak-blakan menyebut langkah-langkah yang diambil Trump dalam “perang Iran” sebagai sebuah “omong kosong”.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Harris saat berbicara dalam acara diskusi santai Partai Demokrat Nevada yang berlangsung di Las Vegas, Kamis (7/5/2026). Di hadapan para pendukungnya, ia menegaskan bahwa konflik di Iran tidak diinginkan oleh rakyat AS.
“Ketika Anda melihat perang di Iran ini, yang mana rakyat Amerika tidak menginginkannya dan tidak diizinkan oleh (Kongres). Bahkan jika diizinkan pun, hal itu seharusnya tidak dimulai,” ujar Harris.
Harris juga menyoroti retorika Trump yang sempat mengancam akan melakukan penghancuran total, namun kemudian menarik ucapannya.
“Dia bicara soal membumihanguskan, lalu dia bilang oh dia melakukannya. Semua itu hanya omong kosong,” tegas Harris.
Setelah melontarkan kata-kata kasar tersebut, Harris kemudian berseloroh atas pilihan kata-katanya. “Saya sudah berjanji tidak akan mengumpat lagi di depan umum,” paparnya.
Keuntungan bagi Rusia
Kritik Harris ini muncul sebagai respons atas peringatan Trump kepada Iran agar segera menandatangani kesepakatan dengan cepat, menyusul serangan terhadap kapal perusak AS di Selat Hormuz. Menurut Harris, ketegangan di Iran justru memberikan keuntungan strategis bagi pihak lain, terutama Rusia.
Ia menyoroti bagaimana kebijakan Trump berdampak pada sektor energi dan bantuan militer. Harris bahkan menyebut Rusia sebagai pihak yang paling diuntungkan dari situasi tersebut.
“Anda ingin tahu siapa pemenang besar dalam perang Iran? Rusia. Karena masalah minyak, apa yang telah dia (Trump) lakukan? Dia mencabut sanksi terhadap Rusia,” kata Harris.
Harris menjelaskan, pencabutan sanksi tersebut memungkinkan Rusia meraup keuntungan dari penjualan minyak yang sebelumnya dilarang.
Selain itu, Harris khawatir fokus AS ke Iran akan menguras sumber daya militer yang seharusnya dialokasikan untuk pihak lain, seperti Ukraina.
“Kita mengirimkan artileri, amunisi, dan pertahanan udara yang seharusnya dikirim ke Ukraina. Jadi, konsekuensinya sangat mendalam,” tuturnya.
Harris pun mengingatkan publik agar tidak meremehkan sosok mantan presiden tersebut. “Dia berbahaya. Dia berbahaya,” lanjutnya, menekankan potensi ancaman dari Trump.
Selain isu kebijakan luar negeri, Harris juga menyinggung opini terbaru Mahkamah Agung terkait Undang-Undang Hak Pilih. Menurutnya, putusan tersebut akan membawa dampak besar pada pemilihan paruh waktu (midterm elections).
Ia menuduh adanya upaya sistematis dari pihak Republik melalui penataan ulang daerah pemilihan untuk menghalangi partisipasi pemilih. Hal ini, menurut Harris, merupakan taktik untuk mempersulit warga memberikan suara.
“Mereka sengaja membuat orang-orang semakin sulit untuk memberikan suara. Mereka tahu bahwa masyarakat tidak bodoh dan sedang memperhatikan harga bensin, biaya perumahan, serta biaya dari perang ini,” pungkas Harris.
Ikuti PPGKEMENAG.ID
