PPGKEMENAG.ID — Iran telah membentuk sebuah badan baru yang akan mengatur izin transit dan memungut biaya tol dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini diambil di tengah desakan Washington agar Teheran membuka kembali jalur air strategis tersebut.

Menurut laporan Lloyd’s List, sebuah jurnal industri pelayaran dan perdagangan maritim, yang dilansir pada Jumat (8/5/2026), “Otoritas Selat Teluk Persia telah memberlakukan kerangka kerja baru yang mewajibkan kapal-kapal untuk memperoleh izin transit dan membayar tol sebelum berlayar.”

Tidak hanya itu, kapal-kapal juga diwajibkan untuk menyerahkan informasi detail terkait kepemilikan, asuransi, rincian awak kapal, dan rute perjalanan yang direncanakan. Formulir yang dikirim oleh otoritas tersebut mengutip, “Kapal diharuskan untuk menyerahkan catatan rinci tentang kepemilikan, asuransi, detail awak kapal, dan rute transit yang direncanakan.”

Iran Tegaskan Kedaulatan atas Selat Hormuz

Sebelumnya, pada Selasa (5/5/2026), stasiun televisi Iran, Press TV, melaporkan bahwa Teheran telah membangun “sistem untuk menjalankan kedaulatan atas Selat Hormuz”. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa kapal-kapal yang melewati selat itu telah dikirimi “peraturan” melalui email dari info@PGSA.ir.

Mekanisme baru yang diberlakukan Iran ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menangguhkan operasi singkat yang bertujuan memaksa pembukaan Selat Hormuz bagi kapal-kapal dagang. Iran sendiri telah berulang kali mengindikasikan niatnya untuk menerapkan realitas baru di Selat Hormuz, termasuk dengan memungut bea masuk dari kapal-kapal yang melintas.

AS dan Sekutu Dorong Resolusi PBB untuk Sanksi Iran

Menyikapi rencana Iran terkait Selat Hormuz, Amerika Serikat dan negara-negara Teluk telah mengajukan draf resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut mengancam Iran dengan sanksi jika terus melakukan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan itu.

Draf resolusi, seperti dilansir Al Jazeera pada Jumat, juga menuntut Teheran untuk menghentikan pemberlakuan tarif tol dan mengungkapkan lokasi semua ranjau guna memastikan kebebasan navigasi di jalur laut tersebut.

Para diplomat senior dari Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) turut berbicara di PBB pada Kamis (7/5/2026). Mereka menekankan pentingnya memulihkan tingkat lalu lintas maritim di Selat Hormuz seperti sebelum perang.

Arab Saudi, Kuwait, dan AS adalah negara-negara yang bersama-sama menyusun resolusi PBB ini. Mereka menuntut agar Iran “segera berpartisipasi dan mendukung” upaya PBB untuk membangun koridor kemanusiaan di Selat Hormuz.