PPGKEMENAG.ID — Ancaman penurunan muka tanah di Jakarta, yang memicu banjir rob hingga kerusakan bangunan, menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan penanganan cepat. Di tengah tantangan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PAM JAYA gencar memperluas jaringan pipa air minum, dengan target cakupan layanan 100 persen pada 2029.

Langkah ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan layanan air minum, air bersih, dan sanitasi bagi masyarakat pada 2030 sesuai Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi juga dipandang sebagai upaya strategis menjadikan Jakarta kota modern yang sehat dan berkelanjutan.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengakui bahwa proyek galian perpipaan PAM JAYA dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa proyek ini membawa manfaat besar bagi masa depan Jakarta.

Air bersih adalah kebutuhan dasar, bukan kemewahan. Karena itu, pembangunan jaringan pipa air minum harus dipandang sebagai investasi peradaban.

Sugiyanto menjelaskan, perbaikan dan pemasangan pipa baru oleh PAM JAYA merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan perlu dipercepat demi memenuhi hak dasar warga atas air bersih. Selain itu, perluasan jaringan perpipaan dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap penggunaan air tanah.

“Selama bertahun-tahun, eksploitasi air tanah menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di Jakarta,” kata Sugiyanto.

Menurutnya, jika ketergantungan pada air tanah terus dibiarkan, Jakarta akan menghadapi ancaman yang jauh lebih serius, meliputi penurunan tanah, banjir rob, kerusakan lingkungan, hingga krisis air bersih. Oleh karena itu, pembangunan jaringan pipa air minum bukan hanya soal distribusi air, melainkan juga bagian dari upaya menyelamatkan Jakarta dari ancaman ekologis jangka panjang.

Menyelamatkan Jakarta dan Pantura

Salah satu alasan mendasar percepatan proyek perpipaan PAM JAYA adalah kebutuhan untuk menghentikan eksploitasi air tanah secara masif. Sugiyanto menilai, ketergantungan pada air tanah merupakan salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di Jakarta.

Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait kondisi Pantai Utara Jawa (Pantura) yang semakin memprihatinkan. Dalam rapat koordinasi membahas perlindungan Pantura, AHY menyebut penurunan muka tanah mencapai 15–20 sentimeter (cm) per tahun, terutama di Jakarta dan Semarang. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.

Sugiyanto mengatakan bahwa AHY juga menyinggung krisis air bersih yang mulai mengintai masyarakat di kawasan Pantura Jawa.

“Kondisi ini dinilai sangat ironis karena di tengah ancaman banjir dan melimpahnya air akibat rob, masyarakat justru mengalami kesulitan memperoleh air bersih yang layak konsumsi,” ujar Sugiyanto.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penyediaan layanan air bersih perpipaan menjadi solusi strategis yang harus dipercepat oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan. Sugiyanto juga sependapat dengan AHY bahwa kondisi pada 2050 dapat menjadi bencana jika tidak ditangani secara terintegrasi sejak sekarang.

“Penyediaan layanan air bersih perpipaan menjadi solusi strategis yang harus dipercepat,” tegasnya.

Menurut Sugiyanto, perlindungan kawasan Pantura juga berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi nasional. Kawasan tersebut berkontribusi sekitar 27 persen atau setara 368,37 miliar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan demikian, menjaga kawasan Pantura sama dengan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Galian Pipa Jadi Sorotan Warga

Di tengah manfaat jangka panjang yang ditawarkan, proyek galian pipa PAM JAYA sempat mendapat sorotan publik. Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur meminta pekerjaan perbaikan dan pemasangan pipa PAM JAYA dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). PAM JAYA pun telah menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang dirasakan masyarakat akibat kegiatan penggalian dan pemasangan pipa.

Belakangan, persoalan galian pipa di kawasan Condet, Jakarta Timur, kembali menjadi perhatian setelah seorang warga sekaligus pegiat media sosial mengunggah kondisi galian di wilayah tersebut. Unggahan itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Pegiat media sosial tersebut bahkan sempat mendatangi Kantor PAM JAYA untuk melaporkan langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

Sugiyanto mengatakan, pembangunan jaringan pipa air minum PAM JAYA merupakan pekerjaan besar yang tidak mungkin berjalan tanpa konsekuensi.

“Ketika jalan digali untuk pemasangan pipa, masyarakat hampir pasti merasakan dampaknya,” katanya.

Dampak tersebut dapat berupa lalu lintas yang melambat, akses jalan terganggu, debu dan lumpur yang mengotori lingkungan, hingga aktivitas harian warga yang menjadi kurang nyaman. Meski demikian, Sugiyanto meminta masyarakat melihat tujuan besar di balik ketidaknyamanan sementara tersebut.

“Harus dipahami, di balik ketidaknyamanan sementara itu terdapat tujuan yang jauh lebih besar dan sangat mulia,” ujarnya.

Menurut Sugiyanto, jaringan perpipaan tersebut akan memastikan seluruh warga Jakarta memperoleh hak dasar atas air minum dan air bersih yang aman, layak, serta terjangkau.

Kontraktor Harus Bekerja Tertib

Meski mendukung proyek perpipaan PAM JAYA, Sugiyanto tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat mengenai galian yang berantakan, termasuk yang sempat viral di kawasan Condet. Ia menegaskan, tujuan besar proyek tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pekerjaan di lapangan berjalan semrawut.

“Tujuan besar dan mulia tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pekerjaan di lapangan berjalan semrawut,” kata Sugiyanto.

Menurutnya, proyek yang menyangkut kepentingan publik harus dilaksanakan secara disiplin, profesional, dan bertanggung jawab.

“Publik pada umumnya tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana. Yang mereka lihat hanyalah logo PAM JAYA. Padahal, pihak yang paling bertanggung jawab atas mutu pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah kontraktor pelaksana,” sebut Sugiyanto.

Akibatnya, ketika terjadi kemacetan parah, pengendara jatuh akibat bekas galian, lumpur mengotori jalan, tumpukan tanah menutup akses rumah warga, atau jalan rusak tidak segera dipulihkan, pihak yang disalahkan masyarakat bukan kontraktor, melainkan PAM JAYA dan Pemprov DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Sugiyanto meminta kontraktor menjalankan pekerjaan sesuai standar teknis, standar keselamatan kerja, dan standar lingkungan yang ketat.

“Mereka wajib menjalankan pekerjaan sesuai standar teknis, standar keselamatan kerja, dan standar lingkungan yang ketat,” tegasnya.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, lanjut Sugiyanto, dampak yang muncul bukan hanya gangguan kenyamanan, melainkan juga potensi kecelakaan, kerugian ekonomi, dan kemarahan publik. Sugiyanto pun mendorong adanya sanksi tegas bagi kontraktor yang lalai.

Menurutnya, proyek penyediaan air bersih memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok minimal masyarakat atas air yang aman dan bersih. Kewajiban tersebut dijalankan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk pembangunan jaringan perpipaan.

Namun, pelaksanaan pembangunan SPAM tetap harus mematuhi standar teknis, keselamatan, dan perlindungan kepentingan umum. Dasar teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Aturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan SPAM harus memenuhi prinsip mutu pelayanan, keselamatan, kemanfaatan, keterjangkauan, serta perlindungan masyarakat.

Selain itu, karena pekerjaan dilakukan di ruang jalan, kontraktor juga wajib tunduk pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam konteks ini, keselamatan pengguna jalan serta penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung menjadi aspek penting yang harus dipenuhi.

“Kontraktor atau subkontraktor yang bekerja buruk harus diberikan sanksi tegas. Jika berulang kali melakukan pelanggaran, kontraknya perlu diputus dan diganti dengan pelaksana yang lebih profesional,” ucap Sugiyanto.

Ia menjelaskan, keberhasilan proyek perpipaan tidak hanya diukur dari berapa kilometer pipa yang terpasang, tetapi juga dari seberapa tertib, aman, dan minim dampak proses pengerjaannya terhadap masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat setempat, termasuk pengurus RT dan RW, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat pengawasan. Dengan begitu, pekerjaan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan kebutuhan warga sekitar.

Proyek Harus Tetap Berpihak pada Warga

Sugiyanto menambahkan, warga Jakarta pada dasarnya bisa menerima ketidaknyamanan sementara selama pekerjaan dikelola secara bertanggung jawab.

“Warga bisa menerima jalan macet, asal pengerjaannya jelas, tertib, cepat, aman, dan bertanggung jawab. Warga bisa memaklumi jalan digali, asalkan tidak dibiarkan berantakan,” katanya.

Menurut Sugiyanto, masyarakat bukan sulit menerima proyeknya, melainkan kelalaian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kata dia, PAM JAYA dan Pemprov DKI Jakarta wajib memastikan kontraktor bekerja disiplin, mematuhi SOP, dan tidak merugikan masyarakat.

Sebab, proyek besar yang baik hanya akan dihormati publik apabila dikerjakan dengan cara yang benar. Bagi Sugiyanto, kunci keberhasilan agenda Jakarta 2029 terletak pada kedisiplinan eksekusi di lapangan.

“Proyeknya benar, visinya besar, manfaatnya penting. Namun, pelaksanaannya harus tertib,” tegasnya.