PPGKEMENAG.ID — Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) bersama UN Women meluncurkan Kampanye Tahun Internasional Petani Perempuan. Inisiatif ini digulirkan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah krisis iklim, dengan titik awal di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebelum diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia sepanjang tahun 2026.

Sebagai bagian dari kampanye, kedua badan PBB tersebut menyelenggarakan pelatihan dan dialog kebijakan. Tujuannya adalah memperkuat suara petani perempuan serta mendorong kepemimpinan mereka dalam mengembangkan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.

“Memberdayakan petani perempuan berarti memberdayakan komunitas. Pengetahuan, pengalaman, dan aksi berbasis komunitas yang mereka lakukan sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim dan ketahanan pangan, dua tantangan pembangunan terbesar saat ini,” kata Perwakilan UN Women Indonesia dan Penghubung untuk ASEAN, Ulziisuren Jamsran, dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Jamsran menambahkan, Tahun Petani Perempuan merupakan momentum krusial untuk menyoroti kontribusi nyata para petani perempuan, mengakui kepemimpinan mereka, dan meruntuhkan hambatan yang selama ini menghalangi kemajuan. Hal ini, menurutnya, penting “demi mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi semua.”

Dalam dialog kebijakan yang telah berlangsung, para petani perempuan menekankan pentingnya kolaborasi kuat antar pemangku kepentingan untuk memajukan pertanian cerdas iklim. Mereka juga menggarisbawahi partisipasi bermakna dari perempuan dan orang muda. Penguatan pangan lokal, lumbung pangan, serta metode penyimpanan tradisional untuk benih dan hasil panen menjadi fokus utama yang disuarakan.

“Sebagai perempuan, kami sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan praktis tentang langkah-langkah konkret yang dapat kami lakukan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim,” ungkap Ketua Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri (APIR) Kabupaten Manggarai Barat, Siti Sadyatun.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari serangkaian inisiatif untuk memperkuat ketahanan iklim dan kepemimpinan perempuan di Nusa Tenggara Timur. Inisiatif tersebut diimplementasikan melalui program EmPower, yang dilaksanakan oleh UN Women bersama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dengan dukungan dari Pemerintah Swedia, Jerman, Swiss, dan Selandia Baru.

PBB sendiri telah menetapkan tahun 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan. Penetapan ini bertujuan menyoroti kesenjangan gender yang dihadapi petani perempuan, sekaligus mendorong reformasi kebijakan dan investasi guna memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam sistem pangan dan pertanian.

Ketidaksetaraan Gender di Sektor Pertanian

Menurut data FAO, perempuan mencakup 41 persen dari total tenaga kerja global di sektor pangan dan pertanian. Namun, perempuan di pedesaan seringkali menghadapi kontrak kerja yang tidak tetap, kondisi kerja yang buruk, serta keterbatasan hak. Secara global, petani perempuan mengelola lahan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, dengan kesenjangan gender dalam produktivitas lahan mencapai 24 persen. Meski demikian, mereka hanya mendapatkan 82 sen untuk setiap 1 dollar AS yang dihasilkan oleh laki-laki.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa 38 persen, atau sekitar 14,81 juta orang, dari total tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia adalah perempuan. Ketidaksetaraan akses terhadap lahan, pelatihan, dan layanan keuangan membuat perempuan kesulitan untuk mencegah atau beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Kondisi ini pada akhirnya mengancam mata pencarian mereka.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari kampanye ini, FAO dan UN Women akan mengembangkan kapasitas petani perempuan melalui berbagai keterampilan praktis. Pelatihan yang diselenggarakan mencakup pertanian berkelanjutan, pengolahan dan pemasaran bernilai tambah, literasi keuangan, hingga kepemimpinan perempuan. Seluruhnya dirancang untuk membantu mereka mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim.

“Dampak perubahan iklim tidak bersifat netral gender. Laporan FAO menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerugian finansial yang lebih besar akibat guncangan iklim seperti gelombang panas atau banjir, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahun, dan mereka harus bekerja lebih panjang dibandingkan laki-laki,” sebut Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal.

Laporan FAO berjudul The Unjust Climate (Perubahan Iklim yang Tak Berkeadilan) mencatat bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan 8 persen lebih banyak pendapatan dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki akibat cekaman panas. Total kerugian ini mencapai 37 miliar dolar AS per tahun di negara berpendapatan rendah dan menengah.

Banjir juga berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 3 persen, atau sekitar 16 miliar dolar AS per tahun, dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Laporan tersebut bahkan menyebutkan bahwa kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celsius dapat menyebabkan rumah tangga yang dikepalai perempuan kehilangan hingga 34 persen pendapatan mereka dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

Tahun Internasional Petani Perempuan diharapkan dapat mendorong aksi nyata di tingkat nasional. Salah satunya adalah memastikan pengakuan terhadap petani perempuan sebagai aktor kunci dalam ketahanan pangan dan gizi, serta ketahanan mata pencarian di pedesaan.