PPGKEMENAG.ID — Dua mantan menteri pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun atas tuduhan korupsi. Keputusan ini diumumkan oleh pengadilan militer China pada Kamis (7/5/2026), disertai penyitaan seluruh aset pribadi mereka.

Menurut laporan kantor berita Xinhua, hukuman mati tersebut akan diubah menjadi penjara seumur hidup setelah masa penangguhan dua tahun berakhir, tanpa kemungkinan pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat. Keduanya dinyatakan bersalah atas tindak penyuapan.

Putusan ini hadir di tengah gelombang tindakan keras pemerintah China terhadap korupsi di tubuh militer, yang telah menyebabkan pencopotan sejumlah tokoh senior.

Profil Wei Fenghe dan Li Shangfu

Wei Fenghe, yang menjabat sebagai menteri pertahanan dari tahun 2018 hingga 2023, menjadi salah satu target penyelidikan antikorupsi yang diluncurkan pada tahun 2023. Penyelidikan tersebut mengungkap bahwa Wei menerima “sejumlah besar uang dan barang berharga” sebagai suap. Ia juga terbukti “membantu pihak lain memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dalam pengaturan personel.”

Pengganti Wei, Li Shangfu, menjabat sebagai menteri pertahanan hanya dalam waktu singkat, yakni sejak Maret 2023 hingga Oktober 2023. Pemberhentiannya pada Oktober 2023 terjadi setelah ia tiba-tiba menghilang dari publik selama dua bulan, memicu berbagai spekulasi.

Kantor berita Reuters, mengutip laporan Xinhua, menyebutkan bahwa Li diduga menerima “sejumlah besar uang” dalam bentuk suap dan juga menyuap pihak lain. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa ia “tidak memenuhi tanggung jawab politik” dan “mencari keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri dan orang lain.”

Pada Februari lalu, Presiden China Xi Jinping secara tegas mengumumkan intensifikasi tindakan keras terhadap korupsi di militer. Pernyataan ini diikuti dengan pencopotan Jenderal Zhang Youxia, salah satu jenderal militer tertinggi negara itu, dari jabatannya.

Xi kala itu menyatakan bahwa militer telah ___KFGB0PH___ Sejak awal pemerintahannya pada 2013, Presiden Xi memang telah meluncurkan kampanye antikorupsi besar-besaran, yang oleh para pengkritik disebut juga sebagai alat untuk menyingkirkan lawan-lawan politik.

Kasus Korupsi Militer dan Pejabat Lainnya

Kasus serupa sebelumnya telah mencuat, seperti pada September 2025, ketika Tang Renjian, mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, juga divonis hukuman mati dengan penangguhan dua tahun atas kasus suap. Menurut laporan kantor berita pemerintah Xinhua, Tang terbukti menerima suap berupa uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp 627,3 miliar) sepanjang karirnya dari tahun 2007 hingga 2024. Pengadilan di Changchun, Provinsi Jilin, menangguhkan hukuman matinya mengingat Tang telah mengakui kejahatannya.

Pada tahun 2017, Jenderal Zhang Yang, seorang anggota Komite Sentral Militer China, dilaporkan bunuh diri setelah diselidiki dalam dugaan kasus korupsi. Zhang Yang diselidiki terkait hubungannya dengan dua perwira tinggi militer yang sebelumnya telah dikeluarkan dari partai akibat kasus korupsi. Kantor berita resmi Xinhua melaporkan bahwa Jenderal Zhang (66) ditemukan tewas gantung diri di rumahnya pada 23 November 2017.

Dalam Kongres Partai Komunis China pada Oktober 2017, Presiden Xi Jinping telah menegaskan tekadnya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Kampanye yang diluncurkan sejak 2012 itu telah menyeret sekitar 1,5 juta pejabat partai, termasuk perwira tinggi militer.