PPGKEMENAG.ID — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Cebu, Filipina, secara resmi menyoroti urgensi ketahanan energi regional dan stabilitas jalur maritim. Fokus ini mencuat sebagai respons terhadap krisis di Timur Tengah yang telah memicu lonjakan biaya bahan bakar dan pangan di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan draf dokumen yang diperoleh AFP pada Kamis (7/5/2026), para pemimpin negara anggota ASEAN diharapkan menyerukan penguatan keamanan energi serta memastikan jalur laut yang aman dan terbuka. Meskipun draf pernyataan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik Selat Hormuz, dokumen tersebut menekankan pentingnya kelancaran navigasi internasional.

Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi 20 persen minyak dan gas dunia, diketahui diblokade Teheran sejak Amerika Serikat dan Israel memulai serangan ke Iran pada 28 Februari lalu. Dalam konteks ini, ASEAN menyerukan adanya lintas transit kapal dan pesawat yang aman, tanpa hambatan, dan berkesinambungan di selat-selat yang digunakan untuk navigasi internasional.

Selain masalah jalur laut, dokumen tersebut juga memuat sejumlah proposal untuk mendorong kemandirian energi kawasan. Di antaranya adalah perluasan jaringan listrik atau ASEAN power grid, transisi ke energi terbarukan, dan eksplorasi penggunaan energi nuklir.

Krisis Myanmar

Di sisi lain, konflik sipil di Myanmar tetap menjadi agenda utama yang dibahas dalam KTT ini. Meskipun negara tersebut masih dikecualikan dari KTT sejak kudeta militer tahun 2021, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengungkapkan adanya kemungkinan komunikasi kembali dengan pihak junta Myanmar.

Pihak Filipina memberikan apresiasi atas langkah junta yang memindahkan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah. Namun, hingga kini, ASEAN belum mencapai konsensus untuk menerima kembali Myanmar secara penuh ke dalam blok tersebut.

Pada Kamis, Kao Kim Hourn kepada wartawan di sela-sela KTT menyatakan:

Para menteri luar negeri telah bertukar pandangan, termasuk usulan untuk mengadakan pertemuan dengan menteri luar negeri Myanmar.

Dia menambahkan bahwa pertemuan tersebut kemungkinan tidak akan dilakukan secara tatap muka langsung.

Akan ada sesuatu, mungkin itu akan menjadi pertemuan daring.

Diplomasi Thailand dan Kamboja

KTT ini juga diwarnai dengan pertemuan mendadak antara pemimpin Thailand dan Kamboja. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet bertemu guna membahas sengketa perbatasan yang sempat memicu bentrokan berdarah di masa lalu.

Kedua negara tersebut diketahui tengah berada dalam masa gencatan senjata yang dimulai pada akhir Desember lalu. Konflik perbatasan sebelumnya menewaskan puluhan orang dan menyebabkan satu juta warga mengungsi. Meski gencatan senjata telah berjalan, kedua belah pihak masih sering saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan.

Dalam pengarahan pers, Anutin menyatakan bahwa kedua pemimpin sepakat untuk menugaskan menteri luar negeri masing-masing guna melanjutkan pembicaraan damai yang permanen.