PPGKEMENAG.ID — Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, yang efektif berlaku sejak 10 April 2026, telah mengurangi mobilitas warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang bergantung pada transportasi umum.

Penurunan ini paling kentara terlihat pada transportasi publik berbasis rel. Salah satunya, jumlah penumpang LRT Jabodebek pada hari Jumat tercatat menyusut hingga 17 persen setelah aturan tersebut diterapkan pada awal April 2026.

Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menjelaskan bahwa penurunan ini terungkap dari perbandingan volume pengguna pada hari Jumat di bulan Maret dan April 2026.

Secara volume, kebijakan WFH kepada ASN berpengaruh terhadap jumlah pengguna LRT Jabodebek.

Menurut data internal yang dihimpun LRT Jabodebek, total volume pengguna pada hari Jumat bulan Maret 2026 mencapai 253.373 orang. Angka ini berkurang menjadi 211.293 orang pada bulan April 2026.

Sehingga terdapat perbedaan 42.080 pengguna LRT Jabodebek atau 17 persen.

Radhitya menambahkan, penurunan tersebut dihitung dari data sampel Jumat 6 dan 13 Maret 2026, serta 10 dan 17 April 2026. Pemilihan sampel ini dilakukan karena pada kedua bulan tersebut terdapat hari libur dan tanggal merah yang dapat memengaruhi pola perjalanan.

Jadi perbandingannya enggak semua hari Jumat di bulan Maret, begitu juga di bulan April.

Kepadatan Stasiun Tak Berubah

Meskipun terjadi penurunan jumlah penumpang, pola kepadatan di stasiun-stasiun LRT Jabodebek tidak banyak berubah. Radhitya menyebutkan, lima stasiun dengan jumlah pengguna terbanyak tetap sama seperti sebelum kebijakan WFH diberlakukan.

Adapun lima stasiun paling banyak pengguna yakni Dukuh Atas, Harjamukti, Kuningan, Cikoko, dan Pancoran.

Radhitya juga menuturkan bahwa sejauh ini tidak ada perubahan mencolok pada jam atau rute tertentu akibat kebijakan WFH. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun total perjalanan berkurang, pola pergerakan penumpang yang tersisa relatif stabil.

Berdasarkan data pada saat penerapan WFH ASN di setiap Jumat, tidak terdapat perbedaan signifikan antara diberlakukannya WFH maupun sebelum diberlakukan penerapan WFH.

Artinya, kebijakan WFH memang mengurangi jumlah total perjalanan, tetapi belum mengubah pola pergerakan secara drastis.

Berdampak Langsung ke Pendapatan Operasional

Radhitya mengungkapkan bahwa penurunan volume penumpang ini juga berdampak pada pendapatan operasional LRT Jabodebek. Sistem tarif layanan ini bergantung pada kepadatan penumpang, terutama pada jam sibuk.

Ia menjelaskan, KAI menerapkan tarif maksimal Rp 20.000 pada jam sibuk (peak hour), yaitu pukul 06.00-08.59 WIB dan 16.00-19.59 WIB. Sementara itu, di luar jam sibuk, tarif maksimal ditetapkan Rp 10.000.

Dengan berkurangnya jumlah komuter pada hari Jumat, khususnya ASN yang biasanya bepergian pada jam kerja, penurunan penumpang terjadi pada periode yang selama ini menjadi sumber pendapatan terbesar.

Namun, KAI belum menyampaikan angka pasti mengenai dampak penurunan tersebut terhadap pendapatan bulanan secara keseluruhan. Meski terjadi penurunan penumpang, LRT Jabodebek belum melakukan pengurangan perjalanan khusus pada hari Jumat. Operasional tetap mengacu pada kategori hari kerja.

KAI mengoperasikan 430 perjalanan pada hari kerja (weekday) dan 270 perjalanan pada hari libur nasional dan akhir pekan (weekend).

Ini berarti, selama hari Jumat tidak bertepatan dengan hari libur nasional, LRT Jabodebek tetap beroperasi dengan skema penuh seperti hari kerja lainnya. Jika Jumat jatuh pada tanggal merah, pola perjalanan akan mengikuti skema akhir pekan.

Bagi operator LRT Jabodebek, tren penurunan 17 persen ini menjadi sinyal awal yang perlu dicermati. Radhitya menyatakan, KAI akan terus memantau perkembangan kebijakan WFH ASN serta dampaknya terhadap layanan.

KAI akan melakukan evaluasi secara berkala, termasuk dengan adanya berbagai penyesuaian aturan dan/atau kebijakan yang berlaku.

Volume Pengguna Commuter Line Alami Penurunan 9 Persen

Dampak serupa juga terlihat pada layanan Commuter Line. KAI Commuter mencatat penurunan volume penumpang Commuter Line Jabodetabek pada Jumat (8/5/2026). Berdasarkan data hingga pukul 13.00 WIB, total pengguna Commuter Line di seluruh lintas Jabodetabek tercatat sebanyak 499.101 orang.

Jumlah tersebut turun 9 persen dibandingkan hari kerja biasa,

ungkap VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, dalam keterangan resminya, Jumat.

Meski terjadi penurunan jumlah penumpang, operasional Commuter Line tetap berjalan normal untuk memastikan konektivitas masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah. Karina mengatakan, suasana di sejumlah stasiun keberangkatan utama dan stasiun integrasi pada hari itu tidak seramai hari kerja umumnya.

Stasiun-stasiun besar seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang kepadatan pengguna pada jam sibuk pagi hari (peak hour) tidak seramai hari kerja lainnya.

Ia menambahkan, kondisi di dalam rangkaian Commuter Line saat jam sibuk pagi masih cukup ramai, meskipun kepadatan di stasiun keberangkatan menurun dibanding hari kerja biasa.

Stasiun Bogor mencatat sebanyak 23 ribu orang yang naik atau lebih rendah 23 persen jika dibanding pada hari kerja lainnya.

Penurunan jumlah pengguna juga terjadi di sejumlah stasiun keberangkatan lainnya. Di Stasiun Bekasi, tercatat lebih dari 22 ribu pengguna atau turun 9 persen. Kemudian, Stasiun Sudimara mencatat lebih dari 11 ribu pengguna atau turun 14 persen, Stasiun Tangerang lebih dari 10 ribu pengguna atau turun 19 persen, serta Stasiun Bekasi Timur lebih dari 5 ribu pengguna atau turun 6 persen.

Penurunan jumlah pengguna juga terjadi di sejumlah stasiun tujuan yang berada di kawasan perkantoran. Stasiun Sudirman tercatat melayani sekitar 32 ribu pengguna atau turun 5 persen. Sementara itu, Stasiun Gondangdia melayani sekitar 15 ribu pengguna atau turun 21 persen, Stasiun Juanda lebih dari 14 ribu pengguna atau turun 8 persen, dan Stasiun Tebet lebih dari 18 ribu pengguna atau turun 7 persen.

KAI Commuter menegaskan, jadwal perjalanan tetap beroperasi sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) yang berlaku.

Sebanyak 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek tetap dioperasikan hari ini.

Menurut Karina, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga jarak aman antarpenumpang sekaligus memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat yang masih menggunakan transportasi publik.

KAI Commuter mengimbau para pengguna yang tetap mengutamakan keselamatan dengan mengikuti arahan petugas di stasiun demi kenyamanan bersama. Untuk informasi terkini melalui aplikasi resmi dan media sosial resmi perusahaan di @commuterline.

Ojol di Jakpus Rasakan Perubahan Pola Order

Bagi pengendara ojek online (ojol) di Jakarta Pusat, kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat berdampak langsung di jalanan. Mereka merasakan mulai dari lalu lintas yang lebih “lega” pada jam tertentu hingga perubahan pola order yang tak lagi berpusat di gedung perkantoran pemerintahan.

Satu bulan sejak kebijakan itu berlaku pada 10 April 2026, beberapa pengemudi ojol mulai membaca perubahan ritme mobilitas warga Ibu Kota. Mereka menilai jalanan memang lebih lancar dibanding sebelum April. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis membuat jumlah order meningkat.

Permintaan penumpang justru bergeser, dari kawasan perkantoran ke area permukiman, kafe, hingga coworking space. Dedi (41), pengemudi ojol yang sehari-hari mangkal di wilayah Menteng, mengaku mulai merasakan perubahan sejak awal April.

Ia membandingkan kondisi sebelum kebijakan WFH diterapkan, khususnya pada Jumat pagi saat jam sibuk pukul 07.00–09.00 WIB.

Kalau dulu dari Menteng ke arah Sudirman bisa 35 sampai 45 menit. Kadang cuma geser beberapa ratus meter aja bisa lama banget.

kata Dedi saat ditemui di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026). Kini, perjalanan yang sama terasa jauh lebih cepat. Namun, ia menekankan kelancaran jalan bukan berarti pekerjaan ojol menjadi lebih mudah secara ekonomi, sebab order dari kantor-kantor pemerintahan mulai berkurang.

Order dari gedung-gedung kantor pemerintah di Thamrin atau sekitar Monas itu agak berkurang. Jadi yang dulu ramai jam berangkat kantor, sekarang jadi lebih sepi.

Meski begitu, order tidak hilang sepenuhnya. Menurut Dedi, sumber permintaan hanya bergeser.

Sekarang lebih banyak dari rumah-rumah atau kafe kecil. Jadi bukan hilang, cuma pindah sumbernya.

Dedi mengaku sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu apakah penumpang yang ia antar merupakan ASN atau bukan.

Kita kan cuma dapat order, jemput, antar.

Namun, ia merasa ada perbedaan ritme sejak kebijakan WFH ASN diterapkan meski tidak terlalu drastis. Menurut dia, salah satu alasan Jakarta tetap padat adalah karena banyak kantor layanan publik tetap beroperasi seperti biasa pada hari Jumat.

Kan pelayanan publik tetap masuk ya, jadi orang masih banyak yang aktivitas. Makanya jalan juga tetap hidup.

Perubahan serupa juga dirasakan Siti (29), pengemudi ojol yang biasa beroperasi di wilayah Kebon Sirih. Ia menilai kebijakan WFH membuat jam sibuk tidak sepenuhnya hilang, namun bentuknya berubah.

Kalau sekarang itu lebih santai. Enggak terlalu ngebut jam sibuknya.

kata Siti saat ditemui. Ia mengingat, sebelum April, Jumat pagi adalah puncak kepadatan karena pekerja kantor bergerak bersamaan menuju pusat kota.

Dulu itu jam 7 sampai 9 pagi benar-benar padat. Sekarang masih ada, tapi enggak segila dulu.

Yang menarik, ia melihat banyak penumpang kini tidak lagi bergerak menuju kantor, tetapi menuju lokasi lain yang masih berada di pusat kota.

Sekarang orang lebih banyak ke mal, ke coworking space, atau sekadar keluar rumah. Jadi jalan tetap hidup, cuma bukan ke kantor lagi.

Jakarta Tidak Sepi, Lalu Lintas Tetap Masif

Meskipun jumlah penumpang LRT Jabodebek dan KRL menurun, kondisi lalu lintas Jakarta pada Jumat sore tidak serta-merta menjadi lengang. Pantauan di ruas Jalan Gatot Subroto pada Jumat (8/5/2026) sore menunjukkan arus kendaraan dari arah Semanggi menuju Letjen S Parman maupun sebaliknya ke arah MT Haryono tetap ramai, meskipun lalu lintas relatif lancar.

Selama pemantauan pada pukul 16.40 WIB, kondisi jalan pada peta navigasi digital didominasi warna kuning hingga jingga. Hal itu menandakan lalu lintas padat, tetapi belum mengalami kemacetan total. Di ruas Tol Dalam Kota, kendaraan terlihat padat merayap dengan kecepatan rata-rata sekitar 20–30 kilometer per jam. Antrean kendaraan tampak memanjang menjelang pintu keluar tol, namun arus lalu lintas masih bergerak konsisten.

Situasi serupa terlihat di Jalan Jenderal Sudirman pada sore menjelang malam. Dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Akar Teknologi yang terhubung dengan Halte TransJakarta Dukuh Atas, arus kendaraan pada pukul 17.40 WIB tampak padat merayap dengan sejumlah titik berwarna merah pekat pada peta navigasi digital. Kecepatan kendaraan di kawasan tersebut diperkirakan berada pada kisaran 15–20 kilometer per jam. Aktivitas warga yang mulai menikmati malam akhir pekan membuat kawasan pusat kota tetap menjadi pusat mobilitas, meskipun banyak ASN tidak masuk kantor.

Sementara itu, kepadatan lalu lintas juga masih terjadi di Jalan Rasuna Said. Pantauan dari JPO Kuningan pada pukul 18.00 WIB menunjukkan volume kendaraan memenuhi hampir seluruh lajur jalan, dengan dominasi warna merah tua dan oranye pada peta navigasi digital.

Dampaknya Ada, Tapi Tidak Cukup Jadi Solusi Utama

Southeast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, menilai kebijakan WFH ASN setiap Jumat masuk dalam strategi “avoid” pada kerangka transportasi berkelanjutan Avoid-Shift-Improve (ASI). Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut belum bisa dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

Dengan jumlah ASN di wilayah Jakarta mencapai 1,5 juta orang, kebijakan ini memang berpotensi memiliki dampak lalu lintas di koridor ruas jalan utama.

Akan tetapi, ia menekankan bahwa proporsi ASN di Jabodetabek tidak dominan dibanding total pekerja.

Jumlah ASN di Jabodetabek hanya 17 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Jabodetabek.

BPS mencatat total pekerja Jabodetabek mencapai 9 juta jiwa. Dengan angka tersebut, absennya ASN satu hari dalam seminggu tidak otomatis menurunkan beban lalu lintas secara drastis. Selain itu, tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah.

ASN yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, petugas layanan publik, dan teknisi lapangan tetap harus melakukan pekerjaannya secara tatap muka.

Gonggomtua juga menyoroti persoalan struktural yang membuat kebijakan WFH sulit memberi dampak besar dalam jangka panjang, yakni ketimpangan layanan transportasi publik. Saat ini, sekitar 80 persen wilayah Jakarta telah terlayani transportasi publik. Namun, cakupan layanan di Bodetabek masih jauh lebih rendah.

Yaitu sekitar 2 persen.

Ketimpangan tersebut membuat banyak perjalanan komuter dari Bodetabek ke Jakarta tetap bergantung pada kendaraan pribadi. Akibatnya, pengurangan mobilitas ASN belum cukup mengubah kepadatan lalu lintas secara keseluruhan.

Menurut Gonggomtua, kebijakan WFH perlu dibarengi strategi “shift” dan “push” agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Peningkatan kualitas layanan transportasi publik, integrasi antarmoda, integrasi tarif, akses aman menuju stasiun, hingga jaminan keamanan pengguna menjadi faktor penting untuk mempertahankan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Selain itu, pengendalian kendaraan pribadi juga diperlukan melalui kebijakan seperti electronic road pricing (ERP) atau perluasan kawasan rendah emisi.