PPGKEMENAG.ID — Arab Saudi membantah keras informasi yang menyebut mereka mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk operasi militer ofensif Amerika Serikat (AS). Riyadh menegaskan dukungannya terhadap upaya mediasi Pakistan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik antara Washington dan Teheran.

Penolakan tegas ini disampaikan oleh seorang sumber Saudi kepada Anadolu pada Jumat (8/5/2026).

“Kerajaan (Saudi) tidak mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk mendukung operasi militer ofensif,” kata sumber tersebut.

Sumber itu juga menambahkan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai posisi Kerajaan.

“Ada pihak-pihak yang berusaha menampilkan gambaran yang menyesatkan mengenai posisi Arab Saudi dengan motif yang mencurigakan,” lanjutnya.

Pernyataan ini muncul menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Kuwait telah mencabut pembatasan penggunaan pangkalan dan wilayah udara mereka oleh militer AS. Pembatasan tersebut sebelumnya diberlakukan setelah peluncuran operasi “Proyek Kebebasan” oleh pemerintahan Trump, yang bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Laporan Pencabutan Pembatasan oleh AS

Sebelumnya, Wall Street Journal melaporkan pada Kamis (7/5/2026) bahwa Arab Saudi dan Kuwait telah mencabut pembatasan penggunaan pangkalan dan wilayah udara mereka oleh militer AS. Langkah ini disebut-sebut menghilangkan hambatan yang sebelumnya menghalangi upaya Presiden Trump untuk menggerakkan kapal-kapal melalui jalur perairan strategis tersebut.

Pemerintahan Trump dikabarkan berupaya untuk memulai kembali operasi Proyek Kebebasan, sebuah inisiatif yang memandu kapal komersial dengan dukungan angkatan laut dan udara, yang sempat dihentikan sementara.

Namun, laporan tersebut belum menjelaskan kapan persisnya operasi itu akan dimulai kembali, meskipun para pejabat Pentagon memberikan perkiraan waktu paling cepat pekan ini. Operasi AS untuk memaksa pembukaan selat tersebut sangat bergantung pada armada pesawat yang besar untuk melindungi kapal-kapal komersial dari rudal dan drone Iran.

Oleh karena itu, keberadaan pangkalan dan wilayah udara Saudi dan Kuwait menjadi sangat penting bagi kelancaran pelaksanaannya.