PPGKEMENAG.ID — Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah pada penutupan perdagangan Jumat (8/5/2026), terdepresiasi 49 poin atau 0,28 persen ke level Rp 17.382 per dollar Amerika Serikat (AS). Pelemahan mata uang Garuda ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Iran.

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan, eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas di tengah upaya kedua negara mencapai kesepakatan damai. Sebelumnya, AS dan Iran disebut hampir merampungkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz secara penuh. Namun, pembahasan mengenai program nuklir Iran masih menjadi isu utama yang belum terselesaikan.

“Namun pertempuran kembali pecah antara AS dan Iran, mengancam gencatan senjata yang rapuh dan menghancurkan harapan untuk kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur transit minyak dan gas utama,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Jumat sore.

Situasi berubah setelah bentrokan kembali terjadi antara kedua negara, mengancam keberlangsungan gencatan senjata dan memudarkan harapan pasar terhadap normalisasi aktivitas di Selat Hormuz, jalur utama transit minyak dan gas dunia. Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata yang telah berlangsung selama sebulan.

Sementara itu, AS menyatakan serangan dilakukan sebagai respons atas tembakan Iran terhadap kapal angkatan laut Amerika yang melintas di Selat Hormuz pada Kamis. Militer Iran juga menuduh AS menargetkan kapal tanker minyak Iran, kapal lain, hingga wilayah sipil di sekitar selat dan daratan Iran. Meski demikian, Presiden AS Donald Trump mengatakan gencatan senjata antara kedua negara masih tetap berlaku.

Baku tembak tersebut terjadi ketika Washington masih menunggu tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian terbaru. Proposal itu belum mencakup sejumlah isu kontroversial, termasuk tuntutan AS agar Selat Hormuz kembali dibuka penuh. Sebelum konflik pecah pada 28 Februari lalu, Selat Hormuz merupakan jalur transit sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Aktivitas di jalur tersebut sebagian besar terganggu sejak perang melibatkan Iran, AS, dan Israel meningkat.

Fokus Pasar pada Kebijakan The Fed dan Data Ketenagakerjaan AS

Selain geopolitik, pasar juga mencermati pernyataan sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) terkait arah kebijakan suku bunga AS. Presiden Federal Reserve Cleveland Beth Hammack menyatakan suku bunga kemungkinan tetap stabil untuk beberapa waktu. Di sisi lain, Presiden Federal Reserve San Francisco Mary Daly menegaskan komitmen membawa inflasi kembali ke target 2 persen The Fed, sementara Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kashkari menilai inflasi AS masih terlalu tinggi.

Menurut Ibrahim, perhatian pasar selanjutnya tertuju pada rilis data ketenagakerjaan AS periode April yang dijadwalkan diumumkan Jumat malam pukul 19.30 WIB. Ekonom memperkirakan penambahan tenaga kerja AS mencapai 62.000 pekerjaan pada April, dengan tingkat pengangguran diproyeksikan tetap berada di level 4,3 persen.

Utang Pemerintah Indonesia dan Keberlanjutan Fiskal

Dari dalam negeri, Ibrahim menyoroti posisi utang pemerintah Indonesia yang hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun. Angka ini meningkat hampir 3 persen dibandingkan akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,9 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 40,75 persen. Perhitungan ini berasal dari outstanding utang sebesar Rp 9.920,42 triliun dibandingkan akumulasi PDB harga berlaku hingga kuartal I 2026 dan tiga kuartal sebelumnya sebesar Rp 24.341,4 triliun.

Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk menjaga portofolio utang tetap optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki penerimaan negara guna mengimbangi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat.

Meski rasio utang Indonesia masih berada di bawah batas aman internasional sebesar 60 persen terhadap PDB, sejumlah lembaga internasional mulai menyoroti rasio utang dan pembayaran bunga terhadap penerimaan negara. Hingga kuartal I-2026, defisit APBN tercatat mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB, dengan realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 258,7 triliun.

Penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah meningkatnya perhatian lembaga pemeringkat internasional terhadap rasio pembayaran bunga utang pemerintah.