PPGKEMENAG.ID — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, meminta seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini disampaikan menjelang musim kemarau 2026 yang diperkirakan akan datang lebih awal.

Sebagai upaya konkret, pemerintah melalui Kemenko Polkam mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026. Desk ini bertujuan memperkuat sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengendalian karhutla, mencakup pemantauan hingga evaluasi kebijakan.

Djamari menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal,” ujar Djamari, seperti dikutip dari laman resmi Kemenko Polkam pada Jumat (8/5/2026).

Djamari menyoroti Sumatera Selatan sebagai salah satu wilayah yang sangat rawan karhutla. Wilayah ini memiliki karakteristik lahan gambut dan riwayat kebakaran yang berulang, menjadikannya prioritas dalam upaya pencegahan.

Kondisi kerawanan ini diperparah dengan prediksi awal musim kemarau. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan sudah dimulai pada Mei 2026 dengan kondisi yang lebih kering. Puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus.

Langkah Konkret Kepala Daerah

Merespons situasi ini, Djamari menginstruksikan para kepala daerah di wilayah rawan karhutla untuk segera mengambil langkah konkret. Beberapa instruksi tersebut meliputi:

  • Mengaktifkan posko siaga karhutla.
  • Memperkuat patroli terpadu di area-area rawan.
  • Memetakan secara detail daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla.
  • Menyiapkan personel dan peralatan yang memadai untuk penanganan dini.

“Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegas Djamari.

Peran Serta Masyarakat

Tidak hanya pemerintah daerah, Djamari juga menekankan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Masyarakat diminta untuk terlibat, termasuk dengan segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan yang mencurigakan.

Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan satu titik api saja dapat memicu kebakaran yang jauh lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat puncak musim kemarau.