PPGKEMENAG.ID — Pengguna kendaraan di sejumlah wilayah kini semakin kesulitan menemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Fenomena ini terutama terasa di gerai-gerai SPBU berkonsep Signature yang terpantau lebih memprioritaskan penyediaan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo.

Pergeseran ketersediaan ini sontak memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya bagi pengendara harian dan kelompok berpenghasilan rendah. Mereka selama ini sangat bergantung pada Pertalite untuk menunjang aktivitas dan mobilitas sehari-hari.

Bagi sebagian besar masyarakat, selisih harga beberapa ribu rupiah per liter bukanlah hal sepele. Kenaikan biaya bahan bakar secara langsung dapat membebani pengeluaran bulanan, terutama bagi pekerja informal, pengemudi ojek daring, hingga para pengguna sepeda motor yang menjadikan kendaraan sebagai alat utama mencari nafkah.

Menanggapi kondisi ini, Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Jayan Sentanuhady, mengungkapkan bahwa situasi tersebut mungkin tidak menjadi masalah berarti bagi kelompok masyarakat mampu. Namun, ia menekankan bahwa dampaknya akan sangat terasa bagi warga dengan penghasilan terbatas.

Bagi masyarakat mampu tentu tidak masalah. Tapi bagi masyarakat tidak mampu tentu berat kalau bahan bakar diserahkan ke harga pasar.

Pernyataan Jayan tersebut disampaikan kepada awak media pada Kamis (7/5/2026). Ia menambahkan, kondisi ini semakin terasa mengingat selisih harga BBM nonsubsidi cukup signifikan dibandingkan Pertalite.

Dalam penggunaan harian, terutama bagi pengendara motor dengan mobilitas tinggi, peningkatan pengeluaran bahan bakar bisa mencapai angka yang substansial dalam sebulan.

Dorongan Penggunaan BBM Sesuai Rekomendasi

Meski memberatkan sebagian pengguna kendaraan, sejumlah pengamat menilai bahwa pembatasan penggunaan BBM subsidi memang sulit dihindari. Kebijakan ini dianggap perlu untuk mendorong masyarakat beralih ke bahan bakar yang lebih sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan.

Guru Besar ITB, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, menjelaskan bahwa sudah seharusnya masyarakat menggunakan BBM sesuai rekomendasi pabrikan. Menurutnya, penggunaan BBM dengan kadar oktan yang tepat tidak hanya berpengaruh pada performa mesin, tetapi juga berkaitan erat dengan emisi gas buang dan kualitas udara.

Seharusnya masyarakat menggunakan BBM sesuai rekomendasi pembuat kendaraan agar emisi gas buangnya sesuai dengan hasil uji tipe dan regulasi yang berlaku.

Tri juga menyoroti potensi biaya kesehatan jangka panjang yang jauh lebih besar akibat polusi udara. Oleh karena itu, pengetatan distribusi BBM subsidi dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong masyarakat beralih ke BBM yang lebih sesuai spesifikasi kendaraan mereka.

Selain itu, kebijakan penghapusan barcode bagi kendaraan yang tidak memenuhi syarat untuk membeli BBM subsidi dinilai akan semakin mempersempit celah penggunaan Pertalite yang tidak tepat sasaran.

Daya Beli Masyarakat dan Skema Bantuan Alternatif

Kendati demikian, proses transisi ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi daya beli masyarakat. Pasalnya, bagi sebagian besar pengguna kendaraan roda dua, BBM murah masih menjadi penopang utama mobilitas harian mereka.

Jayan Sentanuhady dari UGM menilai bahwa pemerintah sebenarnya tetap dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, meskipun tidak selalu dalam bentuk subsidi BBM langsung.

Subsidi itu tidak harus berupa bahan bakar atau makanan. Bisa juga dalam bentuk lain, intinya yang bisa meringankan beban masyarakat.

Dengan demikian, ketika akses terhadap BBM subsidi semakin dibatasi, pemerintah dinilai perlu memastikan adanya skema lain yang mampu menjaga daya beli masyarakat kecil. Hal ini terutama penting bagi para pekerja harian yang menggantungkan mobilitas dan penghasilannya pada kendaraan pribadi.