PPGKEMENAG.ID — Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengecam keras insiden perusakan warung Madura oleh seorang anggota TNI di Jalan Raya Kodam, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ahmad menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog serta peningkatan pemahaman masyarakat terkait sistem pembayaran digital guna menghindari kesalahpahaman.

Menurut Ahmad, persoalan teknis seperti penggunaan QRIS tidak seharusnya memicu konflik yang berujung pada tindakan brutal. Ia menegaskan bahwa komunikasi dan edukasi merupakan kunci dalam mencegah insiden serupa.

“Kita harus mengedepankan komunikasi dan edukasi. Jangan sampai persoalan teknis seperti QRIS justru memicu konflik,” kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).

Anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Timur ini menyoroti bahwa masalah yang awalnya sederhana tidak semestinya berkembang menjadi kekerasan yang merugikan warga. Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan perlunya kehadiran negara dalam menjamin perlindungan bagi masyarakat.

“Masalahnya sederhana, tetapi cara penyelesaiannya sangat tidak mencerminkan etika petugas. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Ahmad juga menyoroti dampak psikologis dan ekonomi yang dialami korban. Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warung Madura dan usaha sembako kecil lainnya sebagai bagian dari tulang punggung ekonomi rakyat.

“Ketika mereka menjadi korban intimidasi dan kekerasan, negara wajib hadir memberikan perlindungan,” tegasnya.

Ia berharap agar kasus perusakan ini tidak terulang kembali, dengan menekankan bahwa rasa aman masyarakat dalam menjalankan usaha harus menjadi prioritas utama negara.

“Negara harus memastikan masyarakat kecil merasa aman dalam menjalankan usahanya. Itu prinsip dasar yang tidak boleh ditawar,” ucapnya.

Kedua Pihak Sepakat Berdamai

Sementara itu, anggota TNI berinisial Sertu AW dan penjaga toko ‘Adi Jaya’ bernama Dedi, yang terlibat cekcok pada Minggu (3/5/2026), dilaporkan telah mencapai kesepakatan damai.

Ketua RT 09 Sumur Batu, Bambang (51), menjelaskan bahwa proses perdamaian tersebut terjadi melalui mediasi yang melibatkan sejumlah pihak terkait. Mediasi itu sendiri digelar pada Senin (4/5/2026).

“Untuk pertemuan, antara pihak, TNI, Pak Haji dan Dedi sudah dimediasi Polres Jakarta Pusat, dan sudah selesai,” ujar Bambang saat dikonfirmasi pada Rabu (5/5/2026).